. Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengoreksi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait 5 ribu senjata api (senpi) ilegal yang bakal dipesan oleh kelompok instansi di luar militer.
Wiranto mengungkapkan, yang memesan senpi tersebut adalah Badan Intelijen Negara (BIN). BIN memesan 5 ratus senpi untuk keperluan pendidikan dan latihan, bukan 5 ribu seperti yang dikatakan Gatot.
Namun oleh Gatot, meski tidak mau mengomentari soal senpi, dia tidak membantah rekaman suara yang beredar yang berisi omongannya ada 5 ribu senpi ilegal yang bakal dipesan oleh kelompok di luar militer.
Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ahmad Fauzi Syahputra meminta agar Wiranto dan Gatot harus jujur. Mana yang benar, data Gatot atau koreksi Wiranto.
"Apa yang disampaikan Pak Gatot tidak boleh dianggap enteng, begitu pula tanggapan Pak Wiranto. Kami menyarankan beliau-beliau bertemu supaya masyarakat tidak bingung,†ujar Fauzi, di Jakarta, Selasa (26/9).
Sebelumnya, Gatot menyampaikan adanya institusi di luar militer yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senpi ilegal. Mendengar kabar itu, Wiranto pun menepisnya. Dia mengatakan, hal itu hanya miskomunikasi antar instansi pemerintah.
Wiranto menjelaskan, pernyataan Gatot itu berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senpi buatan Pindad yang diperuntukkan untuk sekolah intelijen, buka sebagaimana tuduhan Gatot terkait isu 5 ribu senpi ilegal.
"Pak Wiranto mengatakan itu hanya persoalan komunikasi. Sebagai Menko Polhukam yang menggawangi keamanan negara, mestinya dia selalu komunikasi dengan Panglima TNI. Begitu pun sebaliknya Pak Gatot, ia tidak pantas melempar isu itu tanpa koordinasi," jelas Fauzi.
Fauzi menambahkan, TNI merupakan lembaga yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa, baik ancaman dari dalam maupun luar. Baginya, Panglima TNI dan Menko Polhukam adalah simbol keamanan negara.
"Kita tidak tahu siapa yang benar, karena keduanya mengklaim punya data akurat dari intelijen. Kami meminta kepada Pak Gatot dan Pak Wiranto harus jujur, tidak menyepelekan urusan keamanan negara," pungkasnya.
[rus]
