. Situs nikah siri berpotensi melanggar aturan dan norma-norma keagamaan maupun kemanusiaan, disamping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo mendukung Polri dan Kominfo untuk memblokir situs-sitys tersebut.
Giwo Rubianto mengecam keras situs nikah siri (nikahsirri.com) karena disamping melanggar aturan dan norma-norma keagamaan, juga melecehkan kaum perempuan Indonesia.
"Karena jelas-jelas merendahkan martabat kaum perempuan, sebab di situs tersebut ditulis dengan gamblang "lelang keperawanan"," ungkapnya, Senin (25/9).
Sementara itu lanjut Giwo Rubianto, nikah siri bertentangan dengan UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat negara.
Nikah siri juga sangat berpotensi merugikan dan menghilangkan hak anak dan keturunan, karena sang anak tidak memperoleh hak waris, karena kedua orang tuanya tidak tercatat pernikahannya oleh negara (meski nikahnya sah).
"Oleh karen itu, tercatatnya nikah (di KUA) merupakan salah satu syarat terbangunnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah," ujar Giwo Rubianto.
Ditambahkannya, sangat tidak tepat dan tidak pantas, jika nikah siri dan lelang keperawanan dianggap sebagai ajang pengentasan kemiskinan, meski mungkin saja ada yang berhasil, dengan ambil jalan pintas dan menghalalkan berbagai cara.
"Namun di balik itu, yang sangat mengerikan adalah dengan nikah siri sesungguhnya membawa kaum perempuan ke jurang kenistaan, karena perempuan sangat rentan dengan kekerasan, kesehatannya terancam dengan berbagai penyakit,"
Adapaun yang Kowani lakukan selain mendukung Polri dan Kominfo memblokir situs tersebut, federasi dari organisasi kemasyarakatan wanita Indonesia ini akan melakukan preventif promotif dengan sosialisasi, edukasi dan advokasi sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah.
[rus]
