Berita

Gatot-Wiranto

Politik

Panglima TNI: Saya Hanya Menyampaikan Ke Purnawirawan, Namun Berita Itu Keluar

SENIN, 25 SEPTEMBER 2017 | 00:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Menko Polhukam Jenderal (Purn) TNI Wiranto meluruskan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Minggu sore (24/9), dia menjelaskan pembelian senjata yang dilakukan institusi di luar TNI berjumlah 500 pucuk senjata, bukan 5.000.

Semua senjata yang dibeli itu untuk keperluan intelijen dan tidak dilakukan diam-diam. Pembelian senjata itu juga sudah dianggarkan dalam APBN. Senjata tersebut juga bukan diimpor dari luar negeri, tapi dipesan dari perusahaan BUMN, Pindad.

Bagaimana tanggapan Jenderal Gatot Nurmantyo?


Usai menutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI Tahun 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu malam, dia mengaku tidak pernah merilis tentang adanya institusi diluar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.

"Saya tidak pernah press release (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," katanya, seperti dilansir Antara.

Meski demikian, dia mengakui bahwa beredarnya video dan rekaman soal itu di dunia maya adalah memang pernyataannya. "Seribu persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," paparnya.

Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia, Panglima TNI kembali enggan menanggapi soal itu.

Menanggapi pernyataan Menko Polhukam Wiranto bahwa ada masalah komunikasi antara TNI, BIN dan Polri, kata Gatot, bisa ditanyakan langsung kepada Wiranto soal itu.

Ia kembali mengakui bahwa rekaman yang beredar itu benar-benar omongannya, namun dirinya tidak punya kompetensi untuk menanggapi hal itu lantaran dirinya tidak pernah melakukan press release.

"Itu benar omongan saya, 1000 persen, tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu saya tak mau berkomentar," katanya.

Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu disampaikan Jenderal Gatot dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9).

Acara tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi TNI lainnya. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya