Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer dianggap wajar, mengingat tugas TNI adalah menjaga pertahanan negara.
Meski pernyataan Gatot diluruskan oleh Menko Polhukam Jenderal (Purn) TNI Wiranto yang memastikan tidak ada pembelian senjata dari luar negeri sebanyak 5.000 pucuk.
Menanggapi hal tersebut, banyak pihak meyakini bahwa posisi Gatot tidaklah blunder. Sebab, hanya menjalankan tugasnya sebagai panglima TNI.
"Kalau nasib Gatot tetap aman karena Gatot sebagai panglima TNI sedang menjalankan tugasnya," kata pemerhati politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Mirza Harera saat dihubungi, Minggu (24/9).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo hanya perlu mengevaluasi pernyataan Gatot yang disampaikan kepada publik soal pembelian senjata tersebut. Jokowi tidak perlu sampai mencopot Gatot dari posisinya sebagai panglima TNI. Mirza menengarai jika Jokowi sampai mencopot Gatot justru akan membuat panas perpolitikan nasional.
"Jika karena masalah ini Gatot dicopot oleh presiden, eskalasi ketegangan politik akan semakin menjadi tinggi," bebernya.
Dalam acara silaturahmi bersama Purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat lalu (22/9), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan adanya institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.
"Tapi datanya pasti kami akurat, ada kelompok institusi yang akan membeli lima ribu pucuk senjata. Bukan militer, ada itu," bebernya.
Menurut Gatot, institusi dimaksud mencatut nama Presiden Joko Widodo.
"Memakai nama presiden, seolah-olah itu dari presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 saya tidak akan sampaikan di sini," jelasnya.
Gatot memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawasi institusi yang memesan 5.000 senjata tersebut.
[wah]
