Publik sedang menanti babak berikutnya.
Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa ada sebuah institusi non militer yang memesan 5.000 pucuk senjata ternyata tidak akurat.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan para purnawirawan dalam pertemuan hari Jumat (22/9) di Mabes TNI Cilangkap. Gatot Nurmantyo beberapa kali mengatakan informasi yang dia peroleh berasal dari informasi intelijen A1.
Gatot juga menegaskan, pihaknya tidak segan-segan menghadapi institusi yang disebutnya mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Ternyata, informasi yang disampaikan Gatot Nurmantyo tidak akurat sama sekali. Jauh dari A1.
Menko Polhukam Wiranto membantah pernyataan Gatot dalam jumpa pers khusus yang digelar Minggu sore di kantornya (24/9).
Kata Wiranto, bukan 5.000, tetapi 500 senjata yang hendak dibeli Badan Intelijen Negara (BIN). Itupun yang dipesan bukan senjata dari luar, melainkan senjata dari PT Pindad.
Menurut Wiranto ada semacam miskomunikasi antara pihak TNI dan BIN. Wiranto juga mengatakan sudah mengkonfirmasi langsung hal ini kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Tito Karnavian.
Wiranto juga mengatakan, situasi akan stabil, dan berharap tidak ada spekulasi mengenai kejadian ini.
Tetapi tentu saja, harapan agar tidak ada spekulasi mengenai apa yang kira-kira terjadi selanjutnya tidak bisa dipenuhi. Publik, khususnya kalangan pemerhati politik, memiliki sekian banyak pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya.
Kekeliruan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Apalagi, intonasi yang digunakannya dapat dikategorikan cukup keras. Dengan sedikit bernada ancaman.
Kalau lah yang disampaikannya itu dianggap sebagai kekeliruan, lantas apa yang akan terjadi selanjutnya?
Apakah dia akan diberi sanksi? Kalau diberi sanksi, sanksi seperti apa? Sejauh ini yang terbayangkan sebagai sanksi untuk seorang Panglima TNI adalah pencopotan.
Gatot pernah mengatakan, bahwa paling lama, masa jabatannya akan berakhir pada Maret 2018. Apakah Gatot berharap dirinya dicopot di tengah jalan?
Apakah Presiden Joko Widodo mau menghentikan karier Gatot sebelum waktunya?
Kalau tidak diberi sanksi, apakah Gatot akan diberi teguran dan diminta agar lebih berhati-hati berbicara di depan publik?
Publik masih menunggu, setelah ini,
so what?
[dem]
