Semakin banyaknya lembaga pemberantas korupsi justru membuat pelaku koruptor semakin bingung.
Begitu dikatakan Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Masardie di Jakarta, Sabtu (23/9).
"Misalnya ada koruptor menyuap untuk bebas dari jerat hukum coba menyuap kepolisian, ternyata tidak cukup karena kejaksaan bisa menangkapnya kemudian mencoba menyuap keduanya oh ternyata masih ada KPK," sambungnya.
Dengan begitu, masih kata Adhie, pelaku koruptor akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan korupsi. Sebab, nantinya akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal untuk lepas dari jeratan hukum
"Banyaknya lembaga pemberantas korupsi justru bagus untuk momok bagi koruptor," demikian mantan Jurubicara mendiang Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Mabes Polri telah membentuk Detasemen Antikorupsi dengan memakan anggaran Rp 975 miliar. Detesemen khusus itu rencananya mulai beroperasi 2018 mendatang.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Rikwanto meminta agar masyarakat tidak menganggap Densus Antikorupsi yang dibentuk oleh Mabes Polri sebagai kompetitor KPK dalam berperang melawan korupsi.
"Kita tujuannya bersinergi, agar lebih tajam melawan korupsi jadi jangan dianggap sebagai kompetitor KPK," jelasnya, baru-baru ini.
[sam]
