. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang politik dan pemerintahan umum di Jogyakarta, Rabu lalu (20/9). Peserta Rakornas adalah para kepala bagian Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Narasumber berasal dari lingkup Ditjen Polpum dan terdapat sempat narasumber dalam sesi ini yaitu Lutfi TMA Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, kemudian Laode Ahmad Direktur Organisasi Kemasyarakatan, serta Heru Matador Plt. Direktur Kewaspadaan Nasional, dan Hartono Kepala Subdit yang mewakili Direktur Bina Ideologi Karakter Wawasan dan Kebangsaan, kemudian moderator adalah Handoko Taruna Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Polpum.
Dalam kesempatan itu Lutfi TMA menjelaskan terkait kerukunan umat beragama dan tentang peredaran pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Lutfi TMA mengatakan bahwa di Indonesia beruntung dengan keberagaman terutama keberagaman agama, yang merupakan kenikmatan jika dapat mengelola dengan baik, namun apabila idak mampu mengelola maka akan menjadi bencana.
"Beberapa waktu yang lalu mungkin hitungan bulan ada yang coba-coba menggerakan masyarakat dengan mengatasnamakan agama, nah, mudah-mudahan kita mampu. lalu bagaimana cara kita mengatasi ini semua? Yang kita perlukan adalah kearifan kita, kedewasaan kita, dalam mengisi keberagaman. kita sudah sepakat berorganisasi yang namanya negara Indonesia, Pancasila pilihan dari kita, diluar dari itu ya sudah tidak ada. Kita sudah sepakat beragam," kata Lutfi TMA dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/9).
Lutfi TMA melanjutkan agar Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota harus sering menemui toko-tokoh agama, sekolah, mahasiswa, pelajar, dengan memberikan pemahaman, kematangan, kearifan dan kedewasaan tentang keberagaman agama dengan membuat desain dan kebijakan.
"Memberikan pemahaman, kematangan, kearifan dan kedewasaan tentunya harus mampu kita desain, bagaimana kita membuat suatu strategi dan membuat kebijakannya atau pedoman, ini loh acuannya jadi kita enak komunikasinya, jadi kita tidak berdasarkan kita sendiri," ujarnya.
Kemudian terkait narkoba, Lutfi TMA menjelaskan hampir 5,6 juta yang telah meninggal dikarenakan barang haram tersebut. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai, baik semua lapisan semua umur, level dan jabatan di kota sampai ke desa. Lanjut Lutfi, apabila ini dibiarkan 30 tahun lagi kita akan mengalami
lost generation.
"Harapan kami Bapak Ibu Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota tolong Pak membentuk perda-perda penanganan narkotika, substansinya adalah bagaimana Bapak melakukan pencegahan, pengawasan, rehabilitasi, dan bagaimana Bapak menganggarkan," harap Lutfi.
Terakhir, Lutfi menjabarkan sebagai informasi Provinsi yang telah membentuk perda-perda tentang narkoba, yaitu Provinsi DIY, Provinsi Sulawesi Barat dan Bangka Belitung.
"Diharapkan kepada Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang lain dapat membentuk perda-perda dengan acuan Permendagri yang sudah ada, Bapak bentuk, ini ancamannya adalah ancaman peradaban," harap Lutfi.
[rus]
