Berita

Ilustrasi/Net

Pertahanan

TNI Gagalkan Pembelian 5 Ribu Senpi, Waspada Pelacur Demokrasi!

SABTU, 23 SEPTEMBER 2017 | 10:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Penggagalan rencana penyelundupan 5 ribu senjata api (senpi) ke Indonesia oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat apresiasi dari warganet.

Musisi kenamaan Ahmad Dhani meminta kepada penyelundup yang mencatut nama Presiden Jokowi itu untuk segera mengaku.

"Hayo siapa impor 5000 senjata bawa nama Jokowi? Hayo ngaku," kicau Dhani dalam akun Twitter @AHMADDHANIPRAST, Jumat (22/9).


"Ayo ungkap siapa yang pesan. Kepemilikan senjata api oleh personal dilarang di Indonesia. Ini pasti ada kaitannya PKI," timpal pemilik akun @abs_fyc.

Sementara itu, pemerhati politik nasional Teuku Gandawan meminta semua pihak agar mewanti-wanti rencana ulang penyelundupan senpi tersebut.

Dia menyebut pelakunya tak ubah seperti pelacur demokrasi.

"Panglima TNI gagalkan upaya pembelian 5000 pucuk senpi dari non TNI/Polri. Mari waspada dengan para pelacur demokrasi. #WaspadaPKI," twittnya di akun @Gandawan.

Pada pertemuan Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat kemarin (22/9), seperti potongan pemberitaan audio yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan adanya suatu institusi tidak resmi yang berencana mendatangkan 5 ribu pucuk senpi ilegal ke Tanah Air.

Jenderal Gatot mengungkapkan nama Presiden dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut. "Memakai nama Presiden, seolah-olah itu dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan Presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan disini," tegasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya