Berita

Dedi Mulyadi/Net

Nusantara

Dedi Mulyadi Usut Penyebar Rekomendasi Bodong Golkar

SABTU, 23 SEPTEMBER 2017 | 03:04 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

DPD Golkar Jabar akan mengambil langkah hukum mengusut penyebar surat rekomendasi bodong Partai Golkar di Pilgub Jabar. Ini seiring dengan klarifikasi yang disampaikan Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham bahwa surat yang beredar di media sosial itu hoax.

Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa langkah hukum itu diambil demi menjaga martabat partai.

"Ini sudah masuk ke ranah pidana. Kita akan perintahkan Biro Hukum DPD jabar untuk melaporkan pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Kang Dedi seperti diberitakan RMOLJabar, Jumat (22/9).


Menurutnya, proses Pilkada Jabar harus berjalan dengan baik, jika prosesnya baik maka akan melahirkan pemimpin yang baik.

"Sehingga kampanye hitam yang mengakibatkan perpecahan harus dihindari," tuturnya.

Untuk itu, Biro Hukum Golkar Jabar akan segera membuat laporan karena penyebar informasi tersebut sudah mencatut tanda tangan ketua umum dan sekjen, hal itu dilakukan untuk menjaga wibawa dari adu domba pihak luar.

"Ya sudah masuk ranah pidana mencatut tanda tangan selain itu menyebarkan berita bohong atau hoax, kita lakukan untuk menjaga wibawa partai dari tangan yang merusak sendi kepartaian," tambahnya.

Dirinya pun tidak mau berandai-andai terkait penyebar surat rekom bodong tersebut hal tersebut harus segera diusut segera mungkin karena menyangkut proses politik yang menyangkut kepala daerah.

"Tahu bodong harus diusut siapa yang buatnya kan untuk membangun pemimpin yang baik harus melalui proses yang baik termasuk memperlihatkan sikap partai yang baik pula," tandasnya.

Idrus Marham memastikan bahwa surat rekomendasi Partai Golkar yang berisi tentang pencalonan Walikota Bandung Ridwan Kamil dan anggota DPR Fraksi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin sebagai calon yang akan diusung di Pilgub Jabar adalah informasi bohong.

"Itu surat bodong, enggak mungkin kita keluarkan surat tanpa stempel, tanpa nomor, tanpa tanggal," kata Idrus mengklarifikasi. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya