Panglima TNI Gatot Nurmantyo/Net
PRO communist bastards dan spionase asing mengecam dan fitnah Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Itu memang mentalitas dan perilaku PKI. Oportunistik. Petualang. Avonturir. Suka perang. Serang duluan, giliran digebuk, teriak dizolimi. "Cemen..!!" kata Jenderal Kivlan Zein.
Dulu mereka pernah lakukan itu. PKI via Subandrio menguasai BPI (Biro Pusat Intelijen). Tanggal 15 Mei 1965, Subandrio merilis Dokumen Gilchrist. Katanya ditemukan ditemukan di rumah Bill Palmer. Isinya seputar rencana penggulingan Sukarno.
PKI melancarkan hoax Dewan Jenderal. Sukarno percaya. Para Jenderal difitnah. Tanggal 30 September, 6 Jenderal dibunuh oleh Pasukan Cakrabirawa.
Siang hari tanggal 1 Oktober Letkol Untung Samsyuri mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi (Pusat dan Daerah). Kabinet Dwikora didemisioner.
Pembunuhan berlanjut di daerah. Kolonel Katamso Darmokusumo dan Kolonel Anumerta R. Sugiyono Mangunwiyoto dibunuh di Yogyakarta.
Para kader PKI, CGMI, Pemuda Rakyat, IPI dan semua underbouwnya bersorak, gembira, mendukung Gerakan 30 September dan Dewan Revolusi. Merasa menang, sudah berkuasa, berhasil menekuk jenderal dan kaum kontra-revolusioner.
Komunis mulai tegang setelah Mayor Jenderal Suharto merilis pidato di RRI.
Setelah selamat dari usaha pembunuhan, Jenderal Nasution berlindung di Kostrad. Dia memberi instruksi agar Mayjen Suharto memulihkan stabilitas. Pa Harto memerintahkan Sarwo Edhi menggempur dan merebut RRI. Dengan cepat, RRI bisa dikuasai.
Simpatisan PKI mulai meriang ketika DN Aidit, Untung Samsyuri dan lain-lain kabur. Tanggal 6 Oktober, Aidit kirim surat kepada Sukarno. Dia bilang telah mengetahui persiapan penculikan sejak pukul 10 malam tanggal 30 September.
Dalam rapat Kabinet Dwikora, Pembesar PKI Nyoto mengakui ada keterlibatan petinggi PKI dalam G30S. Dalam persidangan Mahmilub Sudisman (pengganti DN Aidit) mengakui terlibatan G30S dan minta maaf.
Anggota, kader, simpatisan PKI kejet-kejet setelah DN Aidit tewas, Untung Samsyuri, Syam Kamaruzaman dan sebagainya ditangkap. Pasca Supersemar, PKI resmi dibubarkan. Rakyat dan TNI bergerak. Komunis teriak-teriak ngga bersalah. Lima puluh tahun kemudian mereka bilang dizolimi. Orde Baru dan TNI dituduh melakukan
"state sponsored genocide".
Beda dengan
ordinary crime yang dilakukan Anas Urbaningrum. Demokrat tidak dibubarkan karena tidak ada anggota Demokrat yang mendukung perilaku koruptif.
Simpatisan PKI mendukung para pemimpinnya melancarkan gerakan pembunuhan para jenderal. Minimal di hari-hari awal Dekrit Dewan Revolusi. Malahan sampai sekarang mereka mengaku ngga bersalah dan balik menyerang TNI sebagai pelanggar berat HAM. Tanpa bukti, mereka memfitnah Presiden Kedua RI, HM Suharto, sebagai dalang di balik Gerakan 30 September.
Sudah benar sikap Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Putar kembali film Penghianatan G30S/PKI. Masifkan..!!
Komunisme menyeret buruh, tani, preman, pengangguran, intelektual salon, borjuis bangkrut dalam rangka perjuangan kontradiksi kelas. Mereka jadi landasan libido berkuasa para pemimpin PKI. Pada akhirnya, kaum miskin proletariat itu dikorbankan. Para propagandis-cum-agitator komunis adalah satu-satunya pihak yang harus disalahkan atas civil war dan jatuhnya korban jiwa.
Terakhir, adalah keliru bila bilang apa yang terjadi pasca G30S/PKI adalah
"State Sponsored Genocide". Saat itu, negara dalam situasi perang atau SOB. Dua kekuatan anti dan pro komunis berhadapan. Ada kolateral damage. Sipil jadi korban. Satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab adalah PKI.
[***]
Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak)
