Hingga September tahun ini, Kementerian Dalam Negeri mengklaim bila masyarakat yang sudah melakukan perekaman elektronik KTP (e-KTP) sudah mencapai 94,8 persen. Sayangnya netizen menganggap, jumlah yang merekam data berbanding terbalik dengan masyarakat yang sudah menerima fisik e-KTP. Rekam sudah, e-KTP belum juga dicetak.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menÂcatat, hingga bulan ini, sudah melakukan perekaman data e-KTP sebanyak 94,8 persen atau setara dengan 175.949.127 penduduk. Artinya, hanya tinggal 5,02 persen saja masyarakat yang belum melakukan perekaman data kependudukan secara elektronik.
"Masih tersisa 9.300.584 jiwa atau 5,02 persen yang belum melakukan perekaman elektronik," ungkap Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, kemarin.
Dia juga memastikan, ketersediaan blangko E-KTP di seluruh Indonesia tercukupi. Dalam menjaga ritme ketersediaan blangko hingga akhir tahun, Kemendagri melakukan distribusi secara bertahap. Blangko tersebut merupakan hasil lelang tahap kedua sebanyak 7,4 juta keping.
Kemendagri juga menyiapkan kebutuhan hingga akhir 2018 dengan proses penyediaan blanko sebanyak 11,5 juta keping dengan mekanisme e-catalog.
"Secara paralel, dilakukan proses pelelangan umum untuk antisipasi kegagalan proses melalui e-catalog," kata Zudan.
Namun peningkatan jumlahan masyarakat yang sudah melakukan perekaman e-KTP ditanggapi nyinyir oleh kalangan netizen. "Hahahahha rekam doang, jadinya luamayaaa buangaaatttttgg...parahhh luarbiÂasaaa," sindir akun @pancajkt.
"Rekam mah gampang. Yang udah direkam aja kaga jadi-jadi.. masa kalah cepat sama bikin kartu Indomart atau Alfamart, langsung jadi, #mikir" sindir akun @amiracm1981.
"Yang udah rekam e-KTP, tapi belum dapat fisiknya ada berapa juta pak? Dijelaskan juga dong," timpal akun @manusiabiasa.
"Hanya perekaman yg dah mencaÂpai segitu… Klo yg udah mendapat kan e-KTP ya gak tau berapa persen nya..," sambung akun @BertaDwi. "Yang udah rekam lama ga jadi bertahun-tahun, payah," cuit akun @bhadotkurniawan.
"Sudah perekaman, tapi masih banyak bos yg ktp nya masih berupa lembaran blm aslinya, tolong dong, jangat target perekaman doing," unÂgkap akun @pradoposro. "Direkam utk d buat album x??" tambah dari akun @Patiunus14.
"Mau 1000 persen kek serah lu om," ujar akun @MenyanArab tidak peduli target yang sudah direncakan pemerintah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Komolo membuat target proses e-KTP akan selesai hingga akhir tahun. Target tersebut mengingat penyeÂlenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2018 di 171 kota di seluruh Indonesia.
"Kalau enggak selesai nanti akan geger. Sekarang sudah mulai dicetak. Sisanya data ganda dan penÂduduk yang belum melakukan perekaman," tutur Tjahjo.
"Solusinya jemput bola ke Desa/ Kelurahan dan rekam e-KTP bisa di tempat domisili di mana aja. Tapi gimana blankonya, ada nggak?" tanya akun @BBHesti.
"Dan kawan saya belum dapat apa2 sudah lima tahun," cuit akun @maya___86.
"Sudah hamper satu tahun di DKI Jakarta..Fisik E-KTP blm jadi2 pak..? Yg di duga korupsi E-KTP msh haha hehe.. Hadeeuuh … Kok bisa ?" tanya akun @soroÂtanbudi90.
"Masih banyak warga yang menÂgeluh ada yg di proses 1 -2 tahun tapi sampai saat ini belum terima E' KTP, blankonya ada di mana ya!!!!!" tegas akun @jopiemaru.
"Blangko ada softcopynya ga pak? Saya cetak sendiri deh" cuit akun @AOmaramaa
"Tapi msh banyak yang pake suÂrat keterangan karena dari kelurahan tidak ada blangko e-ktp ada yang sampe 2 thn.. piye toh," tambah akun @Zulmendra_Ak.
Akun @oin_rahim menyikapi bercanda proses pembuatan e-KTP yang cukup lama.
"Bikin ktp sekarang kayak daftar haji haha," tambah akun @oin_raÂhim bercanda.
"Rekaman doang pak, g pernah kelaur albumnya," ujar akun @ ian_sitorus menyindir.
Banyaknya keluhan warga sudah melakukan perekaman sejak lama namun belum mendapatkan e-KTP. Hal tersebut sudah di duga Zudan adanya warga yang melakukan perÂekaman data ganda.
"Kalau ada keluhan warga yang sudah rekam sejak lama 1-2 tahun belum jadi, di data center ditemukan ada 1,9 juta penduduk yang merÂekam lebih dari sekali," kata Zudan mencoba menerangkan.
Zudan juga menambahkan penÂduduk yang tercatat mempunyai data ganda tidak akan mendapatkan e-KTP sebelum yang bersangkutan melapor ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. ***
