Berita

Bisnis

Pemerintah Dan Australia Tingkatkan Kerja Sama Ketenagakerjaan

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2017 | 22:40 WIB | LAPORAN:

Pemerintah bersama Australia sepakat meningkatkan kerja sama bidang ketenagakerjaan melalui perundingan kerja sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

"Di bidang ketenagakerjaan ada dua hal yang dibahas antara Indonesia dan Australia yaitu soal pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pertukaran pekerja profesional," jelas Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam keterangannya, Kamis (21/9).

Pada Rabu kemarin (20/9), Hanif menerima kunjungan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Steven Ciobo untuk membahas perundingan kerja sama ekonomi IA-CEPA bidang ketenagakerjaan tersebut.


"Jadi, menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull yang sudah sepakat bahwa pada akhir tahun ini kedua negara harus sudah menyelesaikan perundingan kerja sama ekonomi," ujar Hanif.

Berkaitan dengan kerja sama di bidang pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) sudah bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja di Australia.

"Sebenarnya tanpa perundingan IA-CEPA pun BLK di Indonesia sudah bekerja sama dengan BLK di Australia. Tapi ke depannnya kita harus tingkatkan kerja sama pelatihan vokasi di BLK-BLK," jelas Hanif.

Ditambah lagi, saat ini pihak asing sudah memungkinkan untuk turut serta berinvestasi dalam pelatihan kerja dan membangun BLK sehingga diperbolehkan untuk mengelola pengoperasikan BLK di Indonesia.

Mengenai pertukaran pekerja profesional, terdapat beberapa bidang yang tenaga terampil asal Indonesia telah diminta oleh Australia untuk dipertukarkan.

"Salah satu yang diminati adalah adalah tenaga bidang teknologi informasi," kata Hanif.

Menanggapi hal tersebut, Menaker Hanif mengatakan pihaknya masih perlu berdiskusi dengan asosiasi profesi terlebih dahulu.

"Kita harus berdiskusi dengan asosiasi profesi terlebih dahulu. Jangan-jangan di Indonesia sendiri malah sedang dibutuhkan tenaga bidang teknologi informasi yang lebih banyak," kata Hanif.

Dalam pertukaran tenaga kerja profesional, Kemenaker memberlakukan persyaratan yang sama bagi tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia.

"Tidak ada pengecualian, bukan karena ada kerja sama IA-CEPA berarti tenaga kerja dari Australia mendapat perlakuan khusus. Semua tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia harus melewati prosedur yang sama dan mematuhi aturan ketenagakerjaan RI," demikian Hanif. [wah] 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya