Kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden hingga saat ini masih memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Terpilihnya Jokowi dengan menggelorakan kembali pemikiran besar Bung Karno tentang Trisakti menjadi perekat historis pembangunan kembali Indonesia.
Salah satu dari Nawacita Jokowi yang sangat progresif adalah strategi membangun Indonesia dari desa dan dari pinggiran, pulau terluar Indonesia, yang di ikuti oleh politik anggaran yang tepat.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Jones Batara Manurung mengatakan, keseriusan Presiden Jokowi dalam melakukan penataan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (APBN) dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tentu saja menimbulkan ketakutan yang sangat besar bagi pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh kondisi politik pasca Orde Baru.
"Namun, sampai saat ini, Presiden Jokowi tidak menunjukkan adanya perekonomian yang pro rakyat,†ujarnya di Jakarta, Kamis (21/9).
Pelajaran penting dari kemenangan Jokowi, lanjut dia, adalah tentang keberadaan gerakan relawan sebagai kekuatan politik alternatif yang relatif independen dari partai politik.
Menurut Sekjen Relawan Duta Jokowi ini, organisasi relawan walaupun sangat longgar, berhasil menjadi pelopor dan penghubung bagi munculnya pemimpin politik alternatif dengan massa rakyat. Gerakan relawan "mungkin" dapat mengisi kekosongan kepemimpinan ideologi, politik dan organisasi gerakan kerakyatan dan kebangsaan.
"Untuk itu, Gerakan relawan perlu segera melakukan refleksi, kritik dan otokritik, serta melakukan konsolidasi gerakan rakyat melawan politik identitas memenangkan politik kerakyatan,†ujar Jones.
Bagi dia, gerakan relawan perlu segera menegaskan kembali dan mengkonsolidasikan ulang dukungan kepada pemerintahan Presiden Jokowi.
"Tentu saja dukungan itu bukan dukungan membabibuta. Dukungan dimaksud dalam hal ini memberikan koreksi dan masukan konstruktif agar pada dua (2) tahun terakhir kepemimpinan Jokowi bisa secara konsisten, teguh dalam menjalankan agenda strategis pembangunan Indonesia,†tuturnya.
Dapat dilihat, lanjut Direktur Eksekutif Nasional Rumah Tani Indonesia (RTI) ini, kesungguhan Presiden Jokowi yang konsisten menjalankan ajaran Trisakti diukur dari sejauh mana strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia.
"Dalam prakteknya, kini malah semakin memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia dari dominasi modal asing,†ujar Jones.
Dia menjelaskan, memenangkan politik kerakyatan pada kondisi terkini setidaknya harus memberikan ruang bagi para ekonom yang pro rakyat yang memahami pembacaan terhadap situasi yang ada. Memenangkan politik kerakyatan pada sisa periode Presiden Jokowi bukan sekedar memberi jalan pada periode kedua, namun lebih pada memenangkan politik kerakyatan ditunjukkan dengan membangun pondasi sistem ekonomi kerakyatan.
"Persoalannya adalah apakah tim ekonomi Presiden Jokowi pada saat ini dapat memenuhi ekspektasi upaya pembangunan kembali sistem ekonomi kerakyatan kita? Dalam jangka pendek, Presiden Jokowi harus menyusun kembali formasi tim ekonomi Kabinet Kerja, hal ini harus dilakukan dengan pertimbangan situasi ekonomi politik terkini. Hal terpenting dari penyusunan kembali tim ekonomi tersebut adalah upaya pembangunan kembali ekonomi kerakyatan kita,†ujar Jones.
Presiden Jokowi membutuhkan tim ekonomi yang beridentitas "profesional progresif" yang dapat memecahkan kebuntuan tata kelola ekonomi yang masih dikuasai segelintir kelompok dan dikelilingi para pemburu rente.
"Untuk itu Presiden Jokowi harus memiliki tim ekonomi yang profesional, berani dan tidak memiliki irisan kepentingan bisnis dengan potensi perekonomian kita,†pungkasnya.
[sam]
