. Publik tidak perlu risau dengan kemungkinan kebangkitan paham komunisme di Indonesia. Isu komunisme yang dihembuskan belakangan ini hanya bertendensi politik.
Demikian disampaikan pengamat politik yang juga peneliti dari Indo Survey dan Strategy, Herman Dirgantara kepada redaksi, Kamis (21/9).
"Kalau Pak Menkumham bilang isu itu mimpi di siang bolong, maka saya bilang isu itu sesat nalar. Menghembuskan isu itu menunjukkan kedangkalan wawasan kebangsaan yang sulit dibantah. Ini bertendensi politik menciptakan ketidakstabilan sosial," ujar Herman.
Herman pun menambahkan, isu atau wacana kebangkitan PKI sengaja dihembuskan untuk kepentingan politis sempit menuju perhelatan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Sulit untuk tidak menghubungkan maksud terselubung isu ini dengan kepentingan sempit menuju perhelatan 2018 dan 2019. Apalagi sampai ada kegiatan nobar film PKI," ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Herman, Presiden Joko Widodo diminta segera memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait nonton bareng film G30S/PKI yang diadakan di lingkungan TNI.
Tadi malam, markas teritorial TNI di berbagai daerah menggelar nonton bareng film G30S/PKI. Acara yang bersamaan dengan doa menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 Hijriyah itu diikuti oleh warga sekitar di setiap markas teritorial.
Baca:
Setelah Nobar, Kodam Tanjungpura Sebar DVD G30S/PKIJelas Herman, Jokowi sebagai Panglima Tertinggi harus memanggil Gatot untuk melakukan klarifikasi resmi dan meminta pertanggungjawaban sekaligus menganulir penayangan film G30S/PKI tersebut.
Harusnya menurut Herman, Gatot menangkap pesan Jokowi. Dimana, Jokowi mengatakan seharusnya film sejarah disesuaikan dengan kekinian agar para anak muda dengan mudah memahami bahaya komunisme.
"Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial," kata Jokowi, Senin lalu (18/9).
Herman sendiri menilai, Gatot lewat penayangan film G30S/PKI memiliki kepentingan politik, yaitu Pilpres 2019.
[rus]
