Pekan Depan, BPI KPN Beri Penghargaan Lembaga Penegak Hukum

Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesi atau BPI KPN PA RI akan menggelar penghargaan bertajuk BPI Award 2017

Reward award tertinggi itu digelar setelah melalui kajian yang independen selama setahun 2016-2017 kepada orang-orang yang dianggap telah bekerja dengan lebih baik lagi dan bermanfaat untuk orang banyak di Republik Indonesia.

Menurut Ketua Umum BPI, TB. Rahmad Sukendar, pemberian penghargaan sebagai reward atas sebuah prestasi yang telah dilakukan oleh siapa saja dalam bidangnya masing-masing. Seperti dari pejabat penyelenggara negara, kepolisian, TNI, Kemenkumham. sampai masyarakat umum atas kinerjanya yang dianggap telah bekerja dengan baik dan berprestasi di bidangnya masing-masing.

"Ada nama-nama yang sudah masuk melalui kajian kami selama setahun yang seperti Ibu Megawati Soekarnoputri, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Madiun, Walikota Surabaya, Walikota Bogor, Walikota Tangerang dan ada beberapa lembaga penegak hukum dari Kepolisian Daerah masing-masing wilayah dan Kementerian Menkumham dan lainnya," ujar Deputi Hukum BPI, Nandar Rusyandi bersama Ketum BPI, Rahmad Sukendar; dan Sekjen BPI, Bambang Hardiansyah dalam jumpa pers, kemarin.

Nandar menambahkan, acaranya akan digelar di Hotel Santika, Teras kota, Tangsel pada tanggal 27 September 2017 dengan mengundang berbagai elemen masyarakat dan tokoh, termasuk pejabat.

Mengenai masuknya nama Megawati dan beberapa tokoh wanita, Nandar menjelaskan, pihaknya menilai mereka dianggap layak diberikan penghargaan sebagai sosok inspirasi wanita Indonesia.

"Pengkajian kami, sekali lagi kami tegaskan tidak terpengaruh dengan hal-hal politis tapi berdasarkan kajian yang independen," tegas Nandar.

Selain mengumumkan akan digelarnya penghargaan, BPI KPN PA RI juga mendorong agar beberapa kasus korupsi yang sedang berjalan yang dilaporkan oleh masyarakatseperti kasus megakorupsi Sampang, kasus korupsi BNPB Sumatera Barat, kasus Mentawai Kapal, kasus korupsi Kolaka Timur sampai kasus dugaan Ijazah palsu bupati di Mentawai agar serius dituntaskan oleh pihak penegak hukum.[wid]