Berita

Mahfud MD/Net

Politik

KAHMI: Nasionalisme Harus Dibangun Berbasis Keadilan

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2017 | 08:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Koordinator Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Mahfud MD menilai saat ini ada problem serius yang dihadapi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Yaitu, ‎kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dengan miskin.

Akibatnya jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, tercipta ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat.

Mahfud menyontohkan, saat ini sebanyak 0,04 persen pemilik uang di bank uangnya jauh lebih besar dari 47 persen pemilik uang di masyarakat.


Karena itu, kata Mahfud, ke depannya nasionalisme ‎kita harus dibangun berbasis pada keadilan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat kebijakan yang diatur negara.

"Bangsa Indonesia boleh saja dikatakan miskin. Tapi masih bisa menerima jika miskin bersama, namun bila dimiskinkan oleh koruptor, hal itu akan menimbulkan konflik dimana-mana. Karena itu pemerintah harus mengambil langkah agar penipu-penipu yang menyebabkan ketidakadilan itu ditangani secara sungguh-sungguh," tegasnya.

Demikian diungkapkan Mahfud FD dalam dialog nasional rangkaian HUT ke 51 KAHMI bertema 'Mewujudkan Keadilan, Menyatu Dalam Kebhinnekaan' di gedung Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (20/9).

Mahfud pun mengingatkan, bila kebhinnekaan ingin bersatu maka keadilan itu harus ditegakkan.

"Itu yang mau diserukan KAHMI dalam berkhidmat kepada negara dan bangsa ini," pungkasnya.

Dalam acara dialog nasional KAHMI, hadir sebagai pembicara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Halim Alamsyah. Para tamu undangan yang hadir diantaranya Ketua MKD DPD RI A.M Fatwa, Anggota Komisi IV DPR RI Viva Yoga dan Anggota Komisi III DPR RI Raden Muhammad Syafi'i. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya