Berita

Nusantara

Pembangunan Monumen PDRI Diserahkan Ke Pemprov Sumbar

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 | 07:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pembangunan Monumen Bela Negara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang sebelumnya sempat terhenti, akhirnya akan dilanjutkan kembali.

Kepastian tersebut berdasarkan keputusan rapat tim fasilitasi yang terdiri dari, Bappenas, Kemendagri, Kemensos, Kemendikti, Kemenpar, Kemen PUPR, Kemenhan, Pemprov Sumbar dan Pemkab Lima Puluh Kota yang dilaksanakan di Kantor Walinagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (19/9). Rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.

"Pelaksanaan pembangunan monumen yang semula dilaksanakan oleh Pemkab Lima Puluh Kota diserahkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Provinsi Sumbar," ujar Wagub dilansir dari RMOLSumbar.


Dijelaskannya, untuk kelancaran administrasi ke pusat, ditujukan kepada Menhan c.q. Ditjen Potensi Pertahanan sebagai Ketua Tim Teknis Pusat Pembangunan Monumen Bela Negara dengan tembusan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait.

"Aggaran untuk pembangunan Museum PDRI sampai selesai menjadi tanggung Jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ucap Wagub usai rapat.

Untuk percepatan pembangunan akan diambil langkah yaitu Pemprov Sumbar melalui Gubernur menyampaikan surat susulan kepada Presiden berupa permohonan untuk segera diterbitkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang kelanjutan pembangunan monumen.

"Selain itu juga akan disiapkan surat gubernur yang ditujukan kepada Menteri Sosial untuk membangun Tugu Bela Negara di lokasi Monumen Bela Negara," terangnya.

Sedangkan untuk anggaran pembangunan Museum PDRI, Wagub mengatakan merupakan tanggung jawab penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dan untuk jalan sepanjang 6 KM dari Kantor Camat Gunuang Omeh menuju lokasi monumen menjadi tanggung Pemerintah Provinsi Sumbar dan Kabupaten Lima Puluh Kota dan diselesaikan selama dua tahun anggaran yang dimulai tahun 2018-2019," ujar Wagub.

Dia berharap, pembangunan Monumen PDRI ini bisa kembali berjalan, karena sudah cukup lama terbengkalai yakni sejak 2015 lalu.

"Hingga sekarang, pembangunan monumen tersebut sudah menyerap anggaran Rp 45 miliar dari total yang direncanakan sebesar Rp 600 miliar lebih," tutupnya. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya