Berita

Nusantara

Pembangunan Monumen PDRI Diserahkan Ke Pemprov Sumbar

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 | 07:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pembangunan Monumen Bela Negara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang sebelumnya sempat terhenti, akhirnya akan dilanjutkan kembali.

Kepastian tersebut berdasarkan keputusan rapat tim fasilitasi yang terdiri dari, Bappenas, Kemendagri, Kemensos, Kemendikti, Kemenpar, Kemen PUPR, Kemenhan, Pemprov Sumbar dan Pemkab Lima Puluh Kota yang dilaksanakan di Kantor Walinagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (19/9). Rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.

"Pelaksanaan pembangunan monumen yang semula dilaksanakan oleh Pemkab Lima Puluh Kota diserahkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Provinsi Sumbar," ujar Wagub dilansir dari RMOLSumbar.


Dijelaskannya, untuk kelancaran administrasi ke pusat, ditujukan kepada Menhan c.q. Ditjen Potensi Pertahanan sebagai Ketua Tim Teknis Pusat Pembangunan Monumen Bela Negara dengan tembusan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait.

"Aggaran untuk pembangunan Museum PDRI sampai selesai menjadi tanggung Jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ucap Wagub usai rapat.

Untuk percepatan pembangunan akan diambil langkah yaitu Pemprov Sumbar melalui Gubernur menyampaikan surat susulan kepada Presiden berupa permohonan untuk segera diterbitkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang kelanjutan pembangunan monumen.

"Selain itu juga akan disiapkan surat gubernur yang ditujukan kepada Menteri Sosial untuk membangun Tugu Bela Negara di lokasi Monumen Bela Negara," terangnya.

Sedangkan untuk anggaran pembangunan Museum PDRI, Wagub mengatakan merupakan tanggung jawab penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dan untuk jalan sepanjang 6 KM dari Kantor Camat Gunuang Omeh menuju lokasi monumen menjadi tanggung Pemerintah Provinsi Sumbar dan Kabupaten Lima Puluh Kota dan diselesaikan selama dua tahun anggaran yang dimulai tahun 2018-2019," ujar Wagub.

Dia berharap, pembangunan Monumen PDRI ini bisa kembali berjalan, karena sudah cukup lama terbengkalai yakni sejak 2015 lalu.

"Hingga sekarang, pembangunan monumen tersebut sudah menyerap anggaran Rp 45 miliar dari total yang direncanakan sebesar Rp 600 miliar lebih," tutupnya. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya