Berita

Pius Ginting/Net

Politik

Usir Hantu Komunisme Dengan Menghapus Kesenjangan

SELASA, 19 SEPTEMBER 2017 | 08:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Aktivis lingkungan hidup sekaligus Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting mengatakan faksi politik konservatif konsolidasi kekuatan lewat isu komunis, sementara faksi aktivis lingkungan konsolidasi lewat isu Anti Poros Peking-Moskow.

Jelas Pius, begitulah cara mau berkuasa dengan cara memundurkan demokrasi, bukan lewat jalan terang pencerahan.

"Tapi lewat lorong lorong gelap intrik tak berdasar. Bukan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Demi karir politik menyuburkan kegelapan wacana," terangnya, Selasa (19/9).


Menurutnya, jalan termanjur mengatasi hantu komunisme adalah terus berupaya hapuskan kesenjangan, ketimpangan, ketidakadilan ekonomi.

"Karena pada akhirnya, kelas bawah inilah yang diklaim komunis perlu alat politik independen," ujar Pius.

Semua ide-ide perubahan sedikit banyak selalu menyatakan keberpihakannya terhadap kelas bawah. Revolusi kemerdekaan Indonesia, demi kelas bawah yang hidup parah akibat penjajahan. Revolusi Perancis, demi rakyat miskin karena aristrokrasi. Revolusi Amerika, demi emansipasi dari perbudakan, termasuk Reformasi 98.

"Dan sejauh ini belum ada yang berhasil. Bahkan dari kekuatan komunisme di banyak negara sebelumnya menghasilkan elit baru yang dengan kehidupan bergelimang kemewahan, dan mayoritas hidup keras namun miskin akses kesejahteraan," sebut Pius.

Diulanginya lagi, menengusir hantu komunisme adalah dengan memajukan kesejahteraan umum. Bukan memajukan kesejahteraan elit dan jalan ditempatnya kesejahteraan mayoritas atau bahkan mundur lewat penggusuran, perampasan lahan, kehancuran lingkungan dan PHK.

"Dan hal-hal inipun hendak dihapuskan dalam cita-cita merdeka, seperti tertulis dalam tujuan merdeka dalam Pembukaan UUD 1945," demikian Pius Ginting. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya