. Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini tidak bisa dikaitkan dengan kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina pemerintahan daerah.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, para kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota dipilih rakyat. Ini merupakan otonomi daerah sehingga tidak bisa dianggap sebagai kesalahan pusat.
"Gubernur atau bupati/walikota itu bukan bawahan saya. Kalau Kapolda dan Kapolres bisa langsung pecat," kata Tjahjo usai bertemu Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/9).
Sebelumnya, politisi PDIP ini mengungkapkan, OTT yang dilakukan KPK terhadap para kepala daerah belakangan ini membuat dirnya menjadi sorotan sejumlah pihak. Ia dianggap gagal membina kepala daerah.
Namun, Tjahjo menegaskan, tindakan korupsi yang dilakukan para oknum kepala daerah kembali pada persoalan mentalitas. Sebab, sistem mengenai aturan dan pengawasan sudah berjalan dengan baik untuk mencegah korupsi.
"Saya selalu imbau agar para pejabat daerah bisa waspadai area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran dana hibah bansos, retsibusi pajak, pengadaan barang jasa serta jual beli jabatan," ujar Tjahjo dilansir dari laman
kemendagri.
Tercatat hingga saat ini sudah ada 77 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Karena itu, Kemendagri dan KPK terus berupaya meningkatkan pencegahan korupsi hingga ke tingkat bawah.
[rus]
