Berita

Hendardi/net

Politik

Gerakan Anti Komunis Didesain Untuk Melemahkan Jokowi

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017 | 19:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Boleh diapresiasi bahwa aparat kepolisian berhasil mencegah kekerasan massa yang digerakkan oleh hoax "kegiatan berbau komunisme" di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Minggu malam (17/9).

Tapi, Polri harus menyadari bahwa tindakan persekusi atas kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan mempromosikan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejahatan kemanusiaan pada 1965 adalah gerakan by design yang ditujukan untuk tujuan politik dan menciptakan instabilitas politik dan keamanan.

Demikian diutarakan Ketua Setara Institute, Hendardi, kepada wartawan, Senin (18/9). Ia tegaskan bahwa paham komunis telah dilarang berkembang secara de jure, dan gerakan ini tidak nyata secara de facto.


"Dengan demikian, kebangkitan PKI adalah illusi tetapi terus dikapitalisasi sebagai alat politik penundukkan," katanya.

Pada peristiwa yang terjadi di YLBHI sampai Senin dinihari, tampak jelas kelompok penyerang adalah organ-organ intoleran yang selama ini menebar teror atas ketertiban dan bekerja atas desain aktor lain yang mengendalikannya.

"Masyarakat mesti sadar dan memahami bahwa isu kebangkitan PKI adalah cara untuk memecah belah warga dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang menggerakkannya," jelasnya.

Dia berharap aparat kepolisian tidak berhenti mengamankan beberapa aktor lapangan dalam peristiwa penyerangan kantor YLBHI, tetapi harus mencari aktor intelektual di balik peristiwa itu.

Dia tegaskan, indikasi keterlibatan individu dan organisasi jelas bisa ditelusuri dari hoax-hoax yang selama ini diproduksi dan disebarluaskan, yang pada intinya bertujuan melemahkan kepemimpinan Jokowi.

"Polri juga tidak boleh lagi berkompromi pada kelompok yang mengklaim anti-PKI yang melakukan banyak praktik persekusi dalam 3 tahun terakhir," tutup Hendardi. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya