Partai Demokrat berkepentingan untuk mengetahui agenda sebenarnya dari pertemuan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, dengan Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di Papua, Lukas Enembe.
Selama 10 hari terakhir, Demokrat menerima banyak versi tentang pertemuan yang berlangsung di rumah Budi Gunawan pada Selasa 5 September 2017 tersebut. Dalam pertemuan itu hadir pula Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpauw.
Karena itulah, DPP Demokrat membentuk tim investigasi yang dipimpin Benny Kabur Harman.
Menurut Benny, ada informasi menjelaskan pertemuan itu hanya membahas keamanan di Provinsi Papua. Ada yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas politik, khususnya berkaitan Pemilihan Gubernur Papua tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019. Ada pula yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas kedua hal tadi. (Lebih lengkap:
Beredar Kabar Kesepakatan Kepala BIN, Kapolri, Kapolda Sumut Dan Gubernur Papua)
Bagi Demokrat, jika pertemuan itu hanya membahas perkembangan situasi keamanan di Papua maka Partai Demokrat berpendapat tidak ada yang salah. Tapi, jika yang dibahas adalah urusan Pilgub Papua, Partai Demokrat memiliki kepentingan untuk mengetahui substansinya secara lengkap.
"Sesuai UU yang berlaku, Pilgub adalah urusan partai politik, apalagi jika menyangkut pencalonan saudara Lukas Enembe yang merupakan kader dan Ketua DPD PD Papua. Jika pertemuan itu juga membahas urusan Pemilu 2019, utamanya Pemilu Legislatif, maka saudara Lukas Enembe berada dalam wilayah politik Partai Demokrat," terang Benny dalam keterangan pers tertulis.
Jika Lukas Enembe diminta untuk melakukan kegiatan politik yang tidak semestinya, Benny menegaskan hal demikian sangat tidak lazim dan tidak tepat. Apabila pertemuan politik dengan materi seperti itu terjadi, Partai Demokrat berpandangan telah terjadi skandal besar, karena ada pelanggaran terhadap UU Pemilu dan UU tentang Badan Intelijen Negara.
"Lagi-lagi kalau hal itu sungguh terjadi, terjadi pula penyalahgunaan wewenang oleh BIN sebagai lembaga negara yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilukada. Semoga skandal serius seperti ini tidak terjadi, karena Partai Demokrat menghormati BIN sebagai lembaga negara yang penting," kata Benny.
[ald]
