Publik menanti Antasari Azhar menggeser posisi HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung RI. Mantan Ketua KPK itu diyakini bisa merubah citra Korps Adhyaksa menjadi lebih baik.
"Yang namanya anggota kabinet itu hak prerogatif presiden, termasuk soal Jaksa Agung. Kalau mau mengangkat Antasari yah itu kan hak Presiden," jelas Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) Willy Prakarsa dalam perbincangan, Jumat (15/9)
Figur Antasari dianggap layak menjadi pucuk pimpinan di korps Adhyaksa melihat pengalamannya yang cukup tebal di bidang hukum.
"Saya kira sangat layak sekali, tidak ada hambatan, tidak ada larangan seseorang terpidana menjadi pembantu Presiden, tidak ada larangan. Itu menjadi hak prerogatif Presiden apalagi beliau sudah mendapatkan grasi," tuturnya.
"Tidak ada UU yang secara tegas melarangnya toh. Grasi pun sudah diberikan melalui Presiden/Kepres atas pertimbangan Mahkamah Agung," jelasnya.
Proses hukum yang menjerat Antasari, diyakininya terjadi hanya karena korban situasi politik sama seperti yang dialami Presiden Soekarno, Xanana Gusmao dan Mahatma Gandhi.
"Mereka masuk penjara bukan karena perbuatan hukum melainkan situasi politik sama halnya yang dialami Antasari. Faktanya demikian toh yang terjadi. Antasari adalah korban kedzaliman oleh penguasa kala itu," ucapnya.
Antasari Azhar, kata Willy, secara profesi dibesarkan di lingkungan Kejaksaan dan juga pernah menjadi Direktur Penyidikan Umum di Kejaksaan Agung. Karena itu, dia sangat layak menempati posisi tersebut untuk menetralisir kegaduhan yang ada selama ini.
"Publik sangat mendukung penuh kepada mantan Ketua KPK itu. Rakyat menunggu sosok Antasari sebagai pembantu Presiden. Antasari adalah aset bangsa," tuturnya.
Tak hanya itu, Willy juga melihat Antasari akan lebih mudah berkordinasi dengan para pimpinan KPK bahkan di internal lingkungan Kejaksaan sendiri. Begitu pula dengan Komisi III. Kata Willy, Antasari dikenal supel, pandai dan intens berkomunikasi.
"Pak Antasari ini kan jelas di besarkan dari lingkungan Jaksa dan di Kepolisian pula. Kapolrinya Pak Tito juga berasal satu kampung teman seperjuangan yang pernah bersama-sama saat sekolah dan duet tugas negara menangani kasus-kasus besar. Sinergisitasnya mudah toh apalagi koordinasi saling kenal semua," jelasnya.
""Sejak sebagai Direktur Penyidikan dan Ketua KPK, Antasari cukup inten berkomunikasi dengan Komisi III. Jadi kesupelan dan sikap bijaksana serta pandai bergaulnya Pak Antasari justru akan terjalin komunikasi yang baik ke lembaga hukum lain dan lembaga legislatif."
[sam]
