Berita

Foto/RMOL

Hukum

Kuasa Hukum Elza: Laporan Akbar Faizal Tidak Bisa Dilanjutkan

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2017 | 14:10 WIB | LAPORAN:

. Tim kuasa hukum Elza Syarief akan kembali bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta perlindungan terhadap kliennya.

"Kita akan ke KPK lagi untuk meminta perlindungan hukum," kata kuasa hukum Elza, Vidi Galenso Syarief di kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).

Baca: Senin Depan, Elza Tidak Bisa Penuhi Undangan Polisi Terkait Laporan Akbar


Menurutnya, KPK dan Polri sebelumnya sudah bersepakat agar saksi dari komisi antirasuah tidak bisa diperkarakan.

"KPK dan Polri sudah ada MoU," ungakp Vidi Galenso.

Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faizal sebelumnya melaporkan Elza Syarief ke Bareskrim Polri karena tuduhan memberikan kesaksian palsu di hadapan penyidik dan persidangan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 21 Agustus 2017 lalu. Elza diduga telah melanggar Pasal 242 KUHP, Pasal 22 UU 31/1999 juncto UU 20/2001, Pasal 317 KUHP dan Pasal 318 KUHP, Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

Akbar mengatakan laporan dibuat setelah somasi yang dilayangkan kepada Elza tertanggal 22 Agustus 2017 tidak mendapatkan tanggapan dalam kurun waktu tiga kali 24 jam.

Akbar merasa Elza telah memberikan kesaksian palsu dalam persidangan dengan kasus KTP-el dengan terdakwa politikus Partai Hanura, Miryam S Haryani. Akbar meminta Elza mempertanggungjawabkan pernyataannya di depan pengadilan yang menyebutkan bahwa dirinya menekan Miryam.

Dijelaskan Vidi Galendo bahwa sebelumnya, majelis hakim Tipikor sudah menyatakan bahwa keterangan Elza dalam persidangan sebelumnya sudah sah. Artinya, kepolisian tidak berwenang memeriksa kliennya.

"Laporan AF (Akbar Faizal) ini tidak bisa dilanjutkan," tegasnya.

Adapun Elza Syarief juga sudah pernah meminta perlindungan ke tim hukum KPK. Ketika itu Elza meminta perlindungan KPK karena merasa ada ancaman terhadapnya. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya