Berita

Nusantara

PILGUB JABAR

Gabung Poros Baru, Gerindra Bukan Bermaksud Tinggalkan PKS

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2017 | 11:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Partai Gerindra Jawa Barat resmi bergabung dalam poros baru Pilgub Jawa Barat 2018, dengan Partai Demokrat, PAN dan PPP.

Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi, Ketua DPD Demokrat Jabar Iwan Sulandjana, Ketua DPW PAN Jabar Hasbullah, dan Ketua DPW PPP Jabar Ade Munawaroh, melakukan pertemuan di sebuah hotel di Bogor, Jabar, Kamis malam (14/9).

Mulyadi mengatakan, dari hasil pertemuan, empat partai sepakat akan merumuskan parameter-parameter kandidat cagub dan cawagub yang diterima dan dibutuhkan masyarakat Jabar, dan tentu bisa memajukan Jabar ke depan.


Dalam penyusunan rumusan ini, mereka akan berkonsultasi dan meminta masukan dari stakeholder di Jabar. Seperti, kepada Ahmad Heryawan yang sudah 10 tahun menjadi gubernur Jabar.

"Kami juga akan konsultasi kepada akademisi-akademisi," ujar Mulyadi saat dihubungi redaksi, Kamis (15/9).

Poros baru ini menjadwalkan, perumusan parameter kandidat Pilgub Jabar akan rampung pada bulan Oktober. Pada bulan November, parameter tersebut akan dicocokkan dengan figur yang memiliki kompetensi, dan untuk pasangan cagub-cawagub baru akan diumumkan di bulan Desember.

Lalu kenapa PKS tidak diajak dalam poros baru tersebut? Mulyadi mengatakan PKS bukan tidak diajak. Menurutnya, pertemuan Kamis malam lebih bersifat inisiatif. Dia yakin dan percaya, orang-orang PKS juga sudah tahu pertemuan itu di awal-awal.

"PKS tetap prioritas. Kami senang PKS ikut bergabung. Yang saya baca di media (alasan PKS tidak ikut pertemuan Kamis malam dan belum bergabung poros baru) karena menunggu arahan DPP," ucap Mulyadi.

Mulyadi sebelumnya mencabut pernyataan Partai Gerindra dan PKS mengusung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu. Alasan pencabutan, karena melihat realita politik di Jabar, termasuk PKS dan kandidat dinilainya kurang serius melakukan konsolidasi. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya