Berita

Nusantara

PILGUB JABAR

Gabung Poros Baru, Gerindra Bukan Bermaksud Tinggalkan PKS

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2017 | 11:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Partai Gerindra Jawa Barat resmi bergabung dalam poros baru Pilgub Jawa Barat 2018, dengan Partai Demokrat, PAN dan PPP.

Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi, Ketua DPD Demokrat Jabar Iwan Sulandjana, Ketua DPW PAN Jabar Hasbullah, dan Ketua DPW PPP Jabar Ade Munawaroh, melakukan pertemuan di sebuah hotel di Bogor, Jabar, Kamis malam (14/9).

Mulyadi mengatakan, dari hasil pertemuan, empat partai sepakat akan merumuskan parameter-parameter kandidat cagub dan cawagub yang diterima dan dibutuhkan masyarakat Jabar, dan tentu bisa memajukan Jabar ke depan.


Dalam penyusunan rumusan ini, mereka akan berkonsultasi dan meminta masukan dari stakeholder di Jabar. Seperti, kepada Ahmad Heryawan yang sudah 10 tahun menjadi gubernur Jabar.

"Kami juga akan konsultasi kepada akademisi-akademisi," ujar Mulyadi saat dihubungi redaksi, Kamis (15/9).

Poros baru ini menjadwalkan, perumusan parameter kandidat Pilgub Jabar akan rampung pada bulan Oktober. Pada bulan November, parameter tersebut akan dicocokkan dengan figur yang memiliki kompetensi, dan untuk pasangan cagub-cawagub baru akan diumumkan di bulan Desember.

Lalu kenapa PKS tidak diajak dalam poros baru tersebut? Mulyadi mengatakan PKS bukan tidak diajak. Menurutnya, pertemuan Kamis malam lebih bersifat inisiatif. Dia yakin dan percaya, orang-orang PKS juga sudah tahu pertemuan itu di awal-awal.

"PKS tetap prioritas. Kami senang PKS ikut bergabung. Yang saya baca di media (alasan PKS tidak ikut pertemuan Kamis malam dan belum bergabung poros baru) karena menunggu arahan DPP," ucap Mulyadi.

Mulyadi sebelumnya mencabut pernyataan Partai Gerindra dan PKS mengusung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu. Alasan pencabutan, karena melihat realita politik di Jabar, termasuk PKS dan kandidat dinilainya kurang serius melakukan konsolidasi. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya