Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) meminta penerapan kebijakan cukai rokok tahun depan rasional dan berimbang. Hal ini untuk mempertimbangkan kelangsungan bisnis industri hasil tembakau.
"Hendaknya kebijakan cuÂkai harus rasional dengan memÂpertimbangkan kelangsungan bisnis industri hasil tembakau," ujar Ketua Umum AMTI BudiÂdoyo di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, industri sangat menolak kenaikan cukai yang ekÂsesif dengan target kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan sebesar 8,9 persen. Alasannya, industri tembakau merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir.
Menurut dia, volume penÂjualan industri rokok terus turun dalam empat tahun terakhir. Pada tahun lalu, volumenya mencapai 342 miliar batang. Jumlah ini turun dari 348 miliar batang di 2015. "Hingga Juli volume penjualan cuma 8 miliar batang," ujarnya.
Karena itu, dia meminta, inÂdustri rokok jangan terus dibeÂbani dengan kenaikan cukai yang terlalu tinggi seperti yang terjadi di tahun 2016 yang menÂcapai 15 persen. Saat ini, beban pajak sudah mencapai 60 persen harga rokok. Pajak tersebut suÂdah termasuk pajak rokok dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau.
"Rantai industri tembakau panÂjang, bukan hanya pabrikan rokok saja. Saat industri mengalami penurunan, yang akan terkena dampaknya bukan cuma pabriÂkan, tapi juga pekerja di pabrik rokok, petani cengkeh, dan petani tembakau yang totalnya mencapai 6 juta orang," katanya.
Kebijakan cukai seharusnya bersifat jangka panjang, sehingga kepastian usaha lebih terjamin dan pelaku industri tidak wasÂwas setiap tahunnya menjelang kenaikan cukai. Pemerintah juga diminta jangan hanya bergantung pada cukai tembakau sebagai sumber penerimaan cukai, teruÂtama di tengah lesunya kondisi industri saat ini.
"Mencari alternatif peneriÂmaan lewat penambahan barang kena cukai memang diperlukan," ujar Budidoyo.
Selain itu, pemerintah juga perlu fokus dalam memberantas rokok ilegal. Dukungan pemerÂintah terhadap industri legal juga bisa diwujudkan dengan lebih ekstensif melakukan pemÂberantasan rokok ilegal, supaya kondisi industri lebih kondusif.
"Dana Bagi Hasil Cukai TemÂbakau (DBHCT) dan pajak rokok seharusnya juga bisa dioptimalkan untuk membantu usaha pemberantasan rokok ilegal," tambahnya.
Dengan keadaan industri temÂbakau yang masih terpuruk saat ini, AMTI meminta kepada Badan Anggaran DPR agar tidak menaikkan tarif cukai untuk 2018 agar industri ini bisa berÂnafas sedikit.
Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GaprinÂdo) Muhaimin Moefti meminta, kenaikan tarif cukai rokok pada 2018 tak lebih dari 4,8 persen. Sebab, jika dipaksakan lebih dari angka tersebut akan berdampak pada penjualan.
"Jadi korelasinya kalau cukai naik harga naik. Kalau harga naik dengan daya beli yang belum sepenuhnya pulih maka konsumsi akan turun," ujarnya.
Selain meminta pemerintah untuk mempertimbangkan beÂsaran penyesuaian tarif cukai, Moefti juga berharap pemerintah juga memerhatikan peredaran rokok ilegal.Pasalnya, saat ini pertumbuhan peredaran rokok ilegal sudah sampai pada level 14 persen.
"Situasi itu dikhawatirkan akan berdampak pada peralihan konsumsi masyarakat ke dari rokok yang legal ke rokok ilegal yang harganya relatif murah," katanya.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPR menolak permintaan proÂdusen rokok untuk menurunkan target cukai rokok. Pembahasan cukai rokok di serahkan ke Komisi XI DPR yang memÂbawahi soal keuangan negara.
Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsudin mengatakan, ada pemahaman berbeda dengan Gaprindo terkait kenaikan target cukai rokok. Perbedaan pemahaman perlu diperjelas sehingga tidak salah dalam memberikan penafsiran.
Karena itu, Badan Anggaran menyerahkan masalah ini sepÂenuhnya pada pembahasan penÂerimaan cukai rokok di Komisi XI DPR. Pasalnya, kewenangan penetapan cukai ada di komisi, sementara Badan Anggaran hanya menerima masukan.
"Biarlah nanti Komisi XI DPR yang memutuskan. Sebab, kenaiÂkan penerimaan cukai rokok itu hanya 0,5 persen, target APBN (Anggaran Pendapatan dan BeÂlanja Negara) 2018 itu kan Rp 148 triliun dari 2017 yang hanya Rp 147 triliun," ujarnya.
Direktur Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, secara umum tarif cukai rokok memang selalu disesuaikan dengan pertumÂbuhan ekonomi dan inflasi setiap tahun. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4 persen dan inflasi 3,5 persen tahun depan maka potensi kenaikan tarif cukai rokok mencapai 8,9 persen.
Meski begitu, ia menekankan, besaran kenaikan tarif cukai rokok masih akan dibicarakan oleh pemerintah. "Belum diputuskan pemerintah," tukasnya. ***
