Berita

Tajudin

Politik

Janji Ketua Golkar Beri Anak Tajuddin Beasiswa Belum Juga Terwujud

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2017 | 01:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Masih ingat Tajuddin? Tajuddin adalah rakyat miskin yang bekerja sebagai penjual cobek. Dia mendapat sorotan luas karena mendekam dalam penjara. Bahkan sampai sembilan bulan.

Pasalnya, dia dituduh mengeksploitasi anaknya, yaitu Cepi (14) dan Dendi. Tuduhan eksploitasi karena kedua anaknya itu membantunya menjual cobek di sekitar Jalan Raya Perum Graha Bintaro, Kota Tangerang Selatan.

Beruntung, pada pertengahan Januari lalu Pengadilan Negeri Tangerang memvonisnya bebas. Karena Tajudin  tidak terbukti mengeksploitasi anak seperti tuduhan jaksa.


Nah, Pengurus LBH Keadilan berkunjung ke rumah Tajudin di Kampung Pojok, Desa Jaya Makar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (Kamis, 14/9).

LBH Keadilan, yang mengadvokasinya selama persidangan sebelumnya, berkunjung dalam rangka mendampingi Bandan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI yang tengah membuat film dokumenter tentang Bantuan Hukum Bagi Si Miskin.

Dalam kunjungan tersebut, Pengurus LBH Keadilan mendapatkan informasi bahwa Tajudin sekarang tetap bekerja dengan berjualan cobek di sekitar Bandung Barat, sesekali ke Garut, Purwakarta dan Subang.

Informasi lain yang diperoleh Pengurus LBH Keadilan adalah janji-janji yang pernah disampaikan sejumlah kalangan kepada Tajuddini ternyata tidak terealisasi.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung Barat Doddy Imron Cholid misalnya. Dia pernah menjanjikan beasiswa kuliah untuk anak pertama Tajudin, Lilis Suryani. Hingga saat ini belum terealisasi.

"Saat ini Lilis tidak kuliah," jelas Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, dalam keterangan persnya.

Kedua, janji Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, Alexander, yang akan mengganti HP Tajudin, juga belum menjadi kenyataan. HP tersebut hilang saat disimpan penyidik.

Tajudin sampai saat ini juga belum diperiksa dalam persidangan etik atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Kompol Saiman, Iptu Sumiran dan Bripka Ary Widianto. Masing-masing ketiganya saat itu menjabat Kasat Reskrim Polres Tangsel, Penyidik dan Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Tangsel.

"Sebelumnya Pak Tajudin pada 13 Juli lalu diperiksa Propam Polda Metro Jaya sebagai saksi," paparnya.

LBH Keadilan meminta agar Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung Barat Doddy Imron Cholid  merealisasikan janjinya memberikan beasiswa bagi anak Tajudin.

Dia juga meminta Kasatreskrim Polres Tangerang Selatan segera mengganti handphone Tajudin yang pernah dijanjikan sejak lama. "LBH Keadilan juga meminta agar Propam Polda Metro Jaya segera membawa persoalan dugaan pelanggaran kode etik para penyidik yang memeriksa Pak Tajudin," tandasnya.

Sekedar informasi, Hamim menambahkan, saat ini perkara yang dihadapi Tajudin masih berjalan. Kasasi yang diajukan penuntut umum saat ini belum ada kejelasan. Berkas Pak Tajudin hingga saat ini masih berada di PN Tangerang dan belum dikirim ke Mahkamah Agung.[zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya