Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel tiga ruangan saat melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Operasi tersebut terkait suap yang menjerat Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain.
"Untuk kepentingan penyidikan tim juga menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi," kata wakil ketua KPK, Alexander Marwata dalam Konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9).
Tiga ruangan itu diantaranya, ruang Dinas Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain; rumah kontraktor Maringan Sitomorang dan dealer mobil milik Sujendi Tarsona.
OTT dilakukan oleh tim dari KPK, kemarin. Delapan orang diamankan dalam operasi senyap itu. Mereka yakni, Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain; swasta Sujendi Tarsona; Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara, Helman Hedady; staf Pemkab Batubara, Agus Salim; sopir istri Bupati, Muhammad Noor; swasta Khairil Anwar; serta dua kontraktor, Maringan Sitomorang dan Syaiful Azhar.
Alex menjelaskan, Arya, Sujendi, dan Helman berperan sebagai penerima uang suap. Sedangkan dua kontraktor, Maringin dan Syaiful sebagai pihak pemberi suap terkait tiga proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara.
"Dari kontraktor MAS (Maringin Situmorang) diduga pemberian fee sebesar Rp 4 miliar terkait dua proyek," kata dia.
Dua proyek itu di antaranya, pembangunan jembatan Sentang senilai Rp 32 miliar yang di menangkan oleh PT GMU dan proyek pembangunan jembatan Sel mangung senilai Rp 12 miliar yang dimenangkan oleh PT T. Perusahaan itu diketahui merupakan milik kontraktor Maringin.
Dari kontraktor Syaiful Azhar juga diduga terdapat pemberian fee sebesar Rp 400 juta. Alex menjelaskan suap itu terkait pengerjaan proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi.
"Pemberian itu terkait proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar," papar Alex.
Sebagai pemberi suap, dua kontraktor itu diberatkan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU 31/1999. Sementara itu, sebagai pihak penerima, Arya, Ayen, dan Herman dikenakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU 31/1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 65 KUHP.
[sam]
