Berita

RMOL

Nusantara

Banyak Potensi Kecurangan Dalam Pelaksanaan JKN

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 | 17:47 WIB | LAPORAN:

Indonesia Coruptions Watch (ICW) bersama 14 jaringan organisasi masyarakat sipil melakukan pemantauan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sejumlah rumah sakit, klinik, dan Puskesmas.

Terkait meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjarong lantaran terlambat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres karena pihak Rumah Sakit tidak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  

"Dari hasil pantauan di 15 daerah kami masih menemukan potensi kecurangan di pelaksanaan JKN, baik di tingkat Puskesmas, RS umum daerah maupun RS swasta," beber peneliti ICW Siti Juliantari dalam jumpa pers di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (14/9).


Pemantauan dilakukan periode Maret-Agustus 2017 dengan menggunakan indentifikasi melalui pelayanan dari pasien JKN maupun BPJS. Hasil pemantauan diketahui terdapat 49 kecurangan dalam pelaksanaan program JKN.

"Ada 49 potensi fraud (kecurangan) yang terjadi di fasilitas kesehatan, baik yang dilakukan oleh peserta fasilitas kesehatannya sendiri baik di tingkat Puskesmas maupun di RS," ujar Tari.

Tari melanjutkan, potensi fraud yang perlu diperhatikan adalah terkait pembayaran k‎laim tagihan rumah sakit pada BPJS Kesehatan. Pembayaran berpotensi tinggi karena verifikasi klaim dinilai masih ‎memiliki celah terjadinya kecurangan.

"Kecurangan itu misalnya terjadi pada sisi konsumsi obat, frekuensi tindakan medis atau penggunaan alkes pada dokumen klaim rumah sakit," paparnya.

Ditambahkan Tari, meski terdapat tanda tangan pasien pada lembar tagihan rumah sakit namun verifikator BPJS Kesehatan tidak memverifikasi klaim yang diajukan rumah sakit pada pasien. Hal itulah yang akan menjadi peluang bagi rumah sakit untuk mark up‎ konsumsi obat dan alkes serta tindakan medis.

‎Pemantauan sendiri dilakukan di 14 Provinsi yakni ‎Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya