Berita

Baidlowi/RMOL

Nusantara

DPR Sayangkan Penerimaan CPNS Tak Libatkan Pegawai Honorer Tua

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 | 17:24 WIB | LAPORAN:

Pembatasan usia penerimaan pegawai negeri sipil sudah menjadi konsekuensi dari peraturan pemerintah (PP) nomor 11/2017.

"(CPNS) itu diatur dalam PP 11/2017 tentang batasan usia sebagai turunan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor 5/2014," ujar Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Baidlowi di Media Center DPR, Senayan, Kamis (14/09).

Kebijakan pembatasan usia tersebut, bagi Baidlowi sangat merugikan tenaga honorer kategori II (K2) yang sudah lama mengabdi yang seharusnya diberikan pengecualian soal batasan usia.


"Seharuskan ada pengecualian untuk teman-teman yang sudah mengabdi lama. Pengecualian itu misalnya batas usianya bisa sampai 40 tahun," ucapnya.

Baidlowi menyebut tugas tenaga honorer K2 tidak berbeda dengan tugas seorang PNS. Mereka masuk pagi dan pulangnya pun sesuai jam yang sama, tetapi memang honorariumnya beda.

Politisi PPP ini pun sangat menyayangkan alokasi kuota ASN di pemerintah sejumlah 17 ribu, semuanya dilepas ke CPNS yang baru. Sementara masih ada 400 ribu lebih tenaga honorer K2 yang sudah dijanjikan menjadi PNS.

"Seharusnya ada pembagian kuota. Misalkan dari 17 ribu, itu 10 ribu untuk CPNS dan 7 ribu lainnya untuk K2," demikian Baidlowi.[san]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya