. Presiden Joko Widodo mensinyalir masih banyak terjadi inefisiensi penggunaan anngaran baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Demikian ditegaskan Jokowi sapaan akrab kepala negara saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Kamis pagi (14/9). Rakernas bertema 'Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera'.
"Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada, coba dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai," kata Jokowi.
Menurutnya, masih banyak kegiatan yang tidak jelas hasilnya, yang tujuan dan sasarannya tidak berorientasi pada hasil. Kegiatan-kegiatan itu hanya berorientasi asal menyelesaikan laporan, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) rampung, sementara sasaran tidak berorientasi pada hasil.
"Hati-hati dengan ini, percuma kita membuat kegiatan-kegiatan, program-program, tapi hasilnya tidak kelihatan," tegas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyindir, banyak sekali yang ukuran-ukuran kinerjanya tidak jelas. Kemudian juga banyak tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan, lepas sendiri-sendiri. Kemudian kalau dirinci lagi, tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
"Kemana nggak jelas juga. Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN/APBD yang perlu kita perbaiki besar-besaran," ujar Jokowi.
Pada kesempatan itu, Jokowi meminta agar akuntansi keuangan negara harusnya berorientasi kepada hasil, bukan kepada prosedur. Ia menyebutkan, yang lalu-lalu kita terlalu banyak membuat aturan-aturan, pagarnya dibuat tinggi-tingi. Tetapi nyatanya, yang lompat juga masih banyak sekali. "Untuk apa pagar kalau yang lompat juga masih bisa," ungkapnya dengan nada bertanya.
Untuk itu, Jokowi meminta kepada Menteri Keuangan agar dalam membuat prosedur laporan itu yang simpel, yang sederhana. Permintaan ini, menurutnya, sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan engan melakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168, menjadi PMK Nomor 173,
Jokowi mengingatkan, bahwa niat bekerja bukanlah membuat laporan tetapi menghasilkan sesuatu. Karena itu, ia meminta agar dibuah prosedur yang simple, yang sederhana. "Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk laporan," ujarnya seraya menambahkan, agar dibuat saja maksimal 2-3 laporan.
"Itu sudah maksimal untuk saya. Ruwet lagi itu sudah. Yang paling penting gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diikuti, hasilnya jelas, sudah," sambung Jokowi.
Menurut Jokowi, kita harus rombak semuanya, harus berani. sehingga kita semakin cepat bergeraknya, semakin cepat memutuskan, dan tidak terjebak kepada laporan, laporan, laporan.
"Yang penting meskipun laporannya hanya 2, yang paling penting akuntabel, gampang dicek, gampang dikontrol, pengawasannya mudah, pengawasannya mudah diikuti. Saya kira itu," tegasnya seperti dilansir dari laman
setkab.
[rus]
