PT Pertamina mengklaim kinerja perusahaan tak terganggu meski kehilangan tambahan pendapatan perusahaan hingga Rp 12 triliun karena menjalani penugasan pemerintah untuk tidak menaikkan harga solar dan premium. Termasuk menjalankan penugasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan satu harga di seluruh Indonesia.
Perusahaan negara itu juga membantah maraknya isu di situs daring hingga media sosial yang menyebutkan Pertamina bisa bangkrut karena menjalankan penugasan dari Pemerintah dan besarnya utang subsidi BBM pemerintah kepada perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah tersebut yang mencapai puluhan triliun.
"Sebenarnya Pertamina tidak mengalami kerugian akibat menjalankan penugasan peÂmerintah dalam menjual BBM penugasan dan penyaluran BBM satu harga. Pertamina, hanya kehilangan potensi pendapatan saja. Jadi tidak merugi atau tekor seperti yang digembar-gemborkan," tegas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik di Jakarta.
Massa juga menegaskan jika keuangan Pertamina belum sampai terganggu gara-gara masalah ini. Apalagi, Pertamina adalah BUMN milik pemerinÂtah, sehingga tak masalah kalau Pertamina ikut memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Massa mengatakan, terkait utang pemerintah untuk subsidi BBM yang mencapai Rp 20 triliÂun, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pemerintah agar melunasi tunggakan tersebut, untuk menjaga stabilitas kas keuangan perusahaan.
"Kami sudah kirim surat, seÂmoga pemerintah bisa realisasi. Nantinya, dana tersebut akan dipergunakan Pertamina untuk menutupi selisih harga bahan bakar minyak yang tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun," tegas Massa.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengungÂkapkan, pemerintah berencana membayarkan seluruh tungÂgakan tersebut pada tahun angÂgaran 2018. Meski demikian, pemerintah tidak menutup keÂmungkinan untuk membayar utang tersebut tahun ini.
"Nanti, akan kami lihat. Bisa juga kalau ada cash flow-nya, tahun ini. Bisa juga dicicil. Kami akan lihat semua potensi. Kami akan lihat kemampuan fiskal di penghujung tahun," kata AskoÂlani, di Jakarta.
Jauh Dari Bangkrut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, sebagai BUMN yang bertugas menyalurkan
public service obligation (PSO) baik BBM maupun gas elpiji, PerÂtamina punya tanggung jawab dan beban cukup berat. Namun begitu, bukan berarti Pertamina bakal bangkrut.
"Meski beban keuangannya besar, tapi Pertamina masih mempunyai bisnis di sektor hulu yang mengalami cash flow positif, sehingga sangat memÂbantu keuangan perusahaan," kata Mamit kepada Rakyat Merdeka.
Dilanjutkan Mamit, Pertamina juga mempunyai bisnis panas bumi, tanker, lubrican serta BBM non subsidi dan non penugasan yang saat ini sedang tumbuh pesat penjualannya. "Dengan kondisi ini, dipastikan keuangan Pertamina secara keseluruhan masih sangat kuat dan jauh dari bangkrut seperti isu yang berkembang di media," tegas Mamit.
Seperti diketahui, banyak beredar di media online berita mengenai Pertamina terancam bangkrut akibat pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pemerintah dikatakan telah menjadikan Pertamina sebagai "sapi perah". Bahkan disebutÂkan kalau Pemerintah Jokowi berutang sekitar Rp 40 triliun kepada BUMN itu, dan belum ada tanda-tanda akan dibayar. Akibatnya Pertamina mengaÂlami pendarahan keuangan yang parah. Para pekerja BUMN tersebut menjadi korban. ***
