Berita

Joko Widodo/Net

Politik

PT 20 Persen Bisa Jadi Jebakan Untuk Jokowi

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 | 14:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo sebenarnya bisa tersandera dengan adanya Presidential Threshold (PT) yang diatur dalam UU Pemilu yang telah ditandatanganinya bulan lalu.

PT atau syarat parpol/gabungan parpol bisa mengajukan capres-cawapres harus mengantongi 20 kursi di DPR atau 25 persen suara nasional akan mempersulitnya untuk bisa maju pada Pilpres 2019 mendatang.

Tak ada satu pun partai yang memenuhi ambang batas tersebut. PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014 hanya memperoleh suara 23.681.471 suara (18,95 persen) atau 109 kursi di DPR RI (19,4 persen).


"Sebenarnya dengan adanya PT ini dia mudah disandera. Karena dia bukan petinggi partai. Yang pastinya dia akan menunggu. Sampai hari ini pun partai asal dia, PDIP belum mengajukan sama sekali. Jadi dia bisa disandera," jelas pengamat politik Hendri Satrio saat dihubungi (Rabu, 13/9).

Jokowi, dia menilai, harus bersedia untuk bernegosiasi atau mengikuti keinginan partai-partai politik agar bisa diusung. Hal ini membuatnya tersandera kalau terpilih nanti.

"Kan sekarang aja sudah tersandera. Kabinet yang kata dia ramping jadi gendut juga," ucapnya.

Dia mengakui Jokowi percaya diri. Karena posisinya sebagai incumbent. Dengan demikian partai-partai akan merapat. Namun, Hendri menyarankan Jokowi untuk menelaah kembali aturan PT tersebut. Karena bisa saja itu menjadi alat bagi partai-partai besar untuk menjebaknya.

"Sekarang kan partai-partai kecil saja yang solid mendukung Jokowi. Karena ingin mendapatkan 'kue' dengan cara mudah. Tapi kita akan lihat, pastinya Jokowi akan mempelajari ke depannya ini arahnya akan kemana," papar Dosen Universitas Paramadina ini.

Lebih jauh dia menjelaskan, sebenarnya Jokowi lebih diuntungkan kalau tidak ada PT, artinya setiap partai politik peserta Pemilu 2019 bisa mengajukan capres-cawapres. Pertama, Jokowi bisa diajukan partai mana saja. Tanpa harus mengumpulkan partai-partai agar bisa memenuhui 20-25 persen.

Kedua, dengan tiadanya PT akan semakin banyak capres. Menurut Hendri, hal itu akan menguntungkan Jokowi. Mengingat elektabilitasnya saat ini tertinggi. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya