Berita

Joko Widodo/Net

Politik

PT 20 Persen Bisa Jadi Jebakan Untuk Jokowi

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 | 14:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo sebenarnya bisa tersandera dengan adanya Presidential Threshold (PT) yang diatur dalam UU Pemilu yang telah ditandatanganinya bulan lalu.

PT atau syarat parpol/gabungan parpol bisa mengajukan capres-cawapres harus mengantongi 20 kursi di DPR atau 25 persen suara nasional akan mempersulitnya untuk bisa maju pada Pilpres 2019 mendatang.

Tak ada satu pun partai yang memenuhi ambang batas tersebut. PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014 hanya memperoleh suara 23.681.471 suara (18,95 persen) atau 109 kursi di DPR RI (19,4 persen).


"Sebenarnya dengan adanya PT ini dia mudah disandera. Karena dia bukan petinggi partai. Yang pastinya dia akan menunggu. Sampai hari ini pun partai asal dia, PDIP belum mengajukan sama sekali. Jadi dia bisa disandera," jelas pengamat politik Hendri Satrio saat dihubungi (Rabu, 13/9).

Jokowi, dia menilai, harus bersedia untuk bernegosiasi atau mengikuti keinginan partai-partai politik agar bisa diusung. Hal ini membuatnya tersandera kalau terpilih nanti.

"Kan sekarang aja sudah tersandera. Kabinet yang kata dia ramping jadi gendut juga," ucapnya.

Dia mengakui Jokowi percaya diri. Karena posisinya sebagai incumbent. Dengan demikian partai-partai akan merapat. Namun, Hendri menyarankan Jokowi untuk menelaah kembali aturan PT tersebut. Karena bisa saja itu menjadi alat bagi partai-partai besar untuk menjebaknya.

"Sekarang kan partai-partai kecil saja yang solid mendukung Jokowi. Karena ingin mendapatkan 'kue' dengan cara mudah. Tapi kita akan lihat, pastinya Jokowi akan mempelajari ke depannya ini arahnya akan kemana," papar Dosen Universitas Paramadina ini.

Lebih jauh dia menjelaskan, sebenarnya Jokowi lebih diuntungkan kalau tidak ada PT, artinya setiap partai politik peserta Pemilu 2019 bisa mengajukan capres-cawapres. Pertama, Jokowi bisa diajukan partai mana saja. Tanpa harus mengumpulkan partai-partai agar bisa memenuhui 20-25 persen.

Kedua, dengan tiadanya PT akan semakin banyak capres. Menurut Hendri, hal itu akan menguntungkan Jokowi. Mengingat elektabilitasnya saat ini tertinggi. [rus]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya