Berita

Joko Widodo/Net

Politik

PT 20 Persen Bisa Jadi Jebakan Untuk Jokowi

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 | 14:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo sebenarnya bisa tersandera dengan adanya Presidential Threshold (PT) yang diatur dalam UU Pemilu yang telah ditandatanganinya bulan lalu.

PT atau syarat parpol/gabungan parpol bisa mengajukan capres-cawapres harus mengantongi 20 kursi di DPR atau 25 persen suara nasional akan mempersulitnya untuk bisa maju pada Pilpres 2019 mendatang.

Tak ada satu pun partai yang memenuhi ambang batas tersebut. PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014 hanya memperoleh suara 23.681.471 suara (18,95 persen) atau 109 kursi di DPR RI (19,4 persen).


"Sebenarnya dengan adanya PT ini dia mudah disandera. Karena dia bukan petinggi partai. Yang pastinya dia akan menunggu. Sampai hari ini pun partai asal dia, PDIP belum mengajukan sama sekali. Jadi dia bisa disandera," jelas pengamat politik Hendri Satrio saat dihubungi (Rabu, 13/9).

Jokowi, dia menilai, harus bersedia untuk bernegosiasi atau mengikuti keinginan partai-partai politik agar bisa diusung. Hal ini membuatnya tersandera kalau terpilih nanti.

"Kan sekarang aja sudah tersandera. Kabinet yang kata dia ramping jadi gendut juga," ucapnya.

Dia mengakui Jokowi percaya diri. Karena posisinya sebagai incumbent. Dengan demikian partai-partai akan merapat. Namun, Hendri menyarankan Jokowi untuk menelaah kembali aturan PT tersebut. Karena bisa saja itu menjadi alat bagi partai-partai besar untuk menjebaknya.

"Sekarang kan partai-partai kecil saja yang solid mendukung Jokowi. Karena ingin mendapatkan 'kue' dengan cara mudah. Tapi kita akan lihat, pastinya Jokowi akan mempelajari ke depannya ini arahnya akan kemana," papar Dosen Universitas Paramadina ini.

Lebih jauh dia menjelaskan, sebenarnya Jokowi lebih diuntungkan kalau tidak ada PT, artinya setiap partai politik peserta Pemilu 2019 bisa mengajukan capres-cawapres. Pertama, Jokowi bisa diajukan partai mana saja. Tanpa harus mengumpulkan partai-partai agar bisa memenuhui 20-25 persen.

Kedua, dengan tiadanya PT akan semakin banyak capres. Menurut Hendri, hal itu akan menguntungkan Jokowi. Mengingat elektabilitasnya saat ini tertinggi. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya