Sejak dikeluarkannya PeraÂturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/9/PBI/2017 soal penerbitan dan transaksi surat berharga komersial (SBK) di pasar uang, Bank Sentral menÂcatat belum ada perusahaan atau lembaga keuangan yang menerbitkan SBK.
Menurut Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah, sebenarnya estimasi potensi penerbit SBK mencapai 101 perusahaan. Jumlah itu terdiri dari 88 perusahaan yang memiliki saham tercatat (listed) di Bursa Efek Indonesia, dengan rating penerbit investment grade, dan sisanya 13 perusaÂhaan yang memiliki obligasi tercatat (listed) di BEI (2014-2016) dengan rating penerbit investment grade.
"Di luar itu potensinya masih banyak. Asal mereka memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh BI," ujarnya di acara bincang bincang media (BBM) soal aturan PBI SBK di Jakarta, kemarin.
Nanang menyebutkan, kriteria korporasi calon penerbit SBK di antaranya telah beroperasi minimal tiga tahun atau kurang dari tiga tahun, sepanjang dia memiliki penjaminan atau penanggungan. Memiliki ekuitas paling sedikit Rp 50 miliar dan menghasilkan laba bersih satu tahun terakhir.
"Selain itu, perusahaan itu memiliki laporan keuangan waÂjar tanpa modifikasian (WTM) tiga tahun terakhir. Memiliki manajemen dengan rekam jejak yang baik, tidak pernah mengalami gagal bayar tiga tahun terakhir, memiliki pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko," ucapnya.
Nanang mengatakan, SBK merupakan surat sanggup, seÂhingga harus memenuhi perÂsyaratan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kecuali untuk hal yang diatur seÂcara tersendiri dalam PBI ini, peraturan pelaksanaan, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Nanang mengatakan, peraÂturan ini juga diharapkan bakal meningkatkan tata kelola penerÂbitan dan transaksi. "Aturan ini juga diharapkan bakal memÂpercepat pendalaman pasar keuangan serta mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter," imbuhnya.
Terdapat beberapa aspek yang diatur dalam PBI. Aspek itu antara lain persyaratan korpoÂrasi yang dapat menerbitkan SBK, kriteria SBK yang dapat diterbitkan, kewajiban penerbit SBK untuk mendaftarkan rencana penerbitan SBK kepada BI, prinsip-prinsip keterbukaan informasi mengenai korporasi yang akan menerbitkan SBK serta struktur SBK.
Aspek lainnya adalah prinÂsip-prinsip dalam penawaran SBK kepada calon investor dan prinsip-prinsip dalam penerbitan dan penatausahaan SBK.
Dalam PBI tersebut juga ditetapkan kewajiban korporasi atau lembaga terkait untuk mendaftarkan diri ke BI. Hal ini berÂlaku dalam persiapan penerbitan SBK, pelaksanaan transaksi, maupun penyelesaian dan penaÂtausahaan transaksi.
Selain itu, pengaturan daÂlam PBI juga diharapkan dapat mendukung terciptanya pasar SBK yang kredibel. Untuk itu diatur mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan transaksi SBK serta kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bagi penerbit SBK.
"Pengaturan juga dilakukan terhadap pelaku transaksi yang berperan dalam perdagangan SBK, serta lembaga pendukung yang melakukan kegiatan di pasar SBK," ujarnya.
PBI ini mulai berlaku sejak 4 September 2017. Aturan mengeÂnai pendaftaran SBK akan diberÂlakukan pada 2 Januari 2018.
Penerbitan PBI SBK ini diÂharapkan dapat melengkapi instrumen pasar uang yang telah ada, sehingga pelaku ekonomi yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek mempunyai alterÂnatif sumber pendanaan selain dari kredit perbankan.
Setelah pasar SBK terbangun dan likuiditas pasar telah terÂcipta dengan baik, diharapkan pembiayaan dunia usaha akan lebih efisien, sehingga dapat memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan perÂekonomian nasional. ***
