Berita

Foto: Net

Dunia

Korea Utara: Sanksi Dan Tekanan AS Telah Mencapai Fase Sembrono

SENIN, 11 SEPTEMBER 2017 | 17:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara) menyebut sanksi dan tekanan Amerika Serikat sudah mencapai fase yang sangat sembrono.

"Sanksi dan tekanan dari AS untuk menghapus kedaulatan DPRK (Democratic People's Republic of Korea) dan hak atas keberadaannya, telah mencapai fase yang sangat sembrono," begitu pernyataan yang disiarkan KCNA, pada hari ini (Senin, 11/9).

Kemenlu Korea Utara menyebut AS sedang panik menggagas "resolusi sanksi" paling keras terhadap negara mereka, dengan memanipulasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).


Ditegaskan bahwa DPRK telah mengembangkan dan menyempurnakan termonuklir super kuat. Tujuannya adalah mencegah pergerakan musuh dan ancaman nuklir yang terus meningkat dari AS.

Namun, alih-alih membuat pilihan yang tepat berdasarkan analisis rasional terhadap situasi keseluruhan, AS malah menjadikan tindakan berdaulat dari DPRK itu sebagai alasan untuk "mencekiknya".

Kementerian Luar Negeri DPRK menekankan, pihaknya tidak akan hanya diam ketika AS menunjukkan sifat "binatang haus darah" yang terobsesi dengan mimpi liar membatalkan pembangunan kekuatan nuklir DPRK yang telah mencapai tahap penyelesaian.

"DPRK dengan cermat mengamati langkah-langkah AS dengan kewaspadaan. Jika AS akhirnya menyelesaikan resolusi ilegal dan tidak sah atas sanksi yang lebih keras, DPRK harus benar-benar yakin bahwa AS harus membayar harga yang pantas," tegas Kemenlu DPRK.

Pernyataan tersebut juga memastikan bahwa langkah-langkah balasan yang akan diambil oleh DPRK bakal menyebabkan penderitaan terbesar sepanjang sejarah AS berdiri.

"Dunia akan menyaksikan bagaimana DPRK menjinakkan gangster AS dengan melakukan serangkaian tindakan lebih keras daripada yang pernah mereka bayangkan," tegas Korea Utara.

AS pun diminta menyadari, selama mereka bertahan dengan cara konfrontasi politik, ekonomi dan militer sebagai tanggapan atas rentetan peringatan keras militer Korea Utara, maka AS tidak akan bisa menghindari kepunahan permanennya. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya