Berita

Hukum

Mitra Keluarga Patut Diduga Telantarkan Bayi Debora

SENIN, 11 SEPTEMBER 2017 | 09:59 WIB | LAPORAN:

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres diberi sanksi berat, jika terbukti menelantarkan bayi Debora saat membutuhkan pertolongan pada 3 September lalu.  

"Sudah sepatutnya Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan mengusut tuntas kasus ini. Dan memberikan sanksi tegas kepada pihak rumah sakit, jika terbukti pihak rumah sakit melakukan pelanggaran," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangannya, Senin (11/9).

Menurut Tulus, pihak rumah sakit diduga sengaja menelantarkan korban dengan alasan kurangnya biaya administratif. Terkait hal itu, kondisi Debora kemudian menurun dan akhirnya meninggal.


"Bahwa pihak RS Mitra Keluarga Kalideres patut diduga telah menelantarkan pasiennya (bayi Debora), yang berujung pada meninggalnya pasien," katanya.

Dia menjelaskan, meski pihak rumah sakit telah memberikan pertolongan pertama untuk pasien, namun melihat kondisi pasien yang darurat maka harus segera dilakukan tindakan lanjutan. Bukan malah menganjurkan orang tua pasien untuk ke rumah sakit lain dengan alasan kurangnya biaya.

"Benar bahwa pihak RS Mitra Keluarga telah memberikan pertolongan pertama pada pasien, tetapi mengingat kondisi bayi sudah gawat, seharusnya pihak RS memberikan pertolongan dengan fasilitas PICU (Pediatric Intensive Care Unit) yang dimilikinya. Bukan malah mempimpong pasien untuk ke rumah sakit lain dengan alasan pasien tidak mampu menyediakan sejumlah uang yang ditentukan," ungkap Tulus.

Justru, tindakan tersebut merupakan pelanggaran kemanusiaan dan regulasi karena menolak melayani pasien yang tidak mampu, sedangkan kondisi pasien telah gawat darurat. Menurut Tulus, berkaca dari peristiwa tersebut rumah sakit harus dikelola dengan prinsip kemanusiaan, bukan komersil.

"Adalah sebuah pelanggaran regulasi dan kemanusiaan jika pihak rumah sakit menolak pasien dengan alasan pasien tidak mampu membayar uang muka yang ditentukan, sementara kondisinya sudah gawat. Fenomena ini menunjukkan betapa ironisnya bahwa rumah sakit yang seharusnya dikelola dengan basis kemanusiaan dan tolong menolong tetapi justru dikelola dengan basis komersialistik," demikian Tulus. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya