. Rangkaian peristiwa yang akhir-akhir ini menimpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mengkhawatirkan. Mulai dari usulan revisi UU KPK, teror kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Pansus Angket KPK yang digulirkan DPR, sampai pada dugaan kriminalisasi pimpinan KPK.
Sekretaris Jenderal DPP Serikat Rakyat Indonesia (Serindo), Muhammad Irvan Mahmud Asia menilai kesaksian Miryam S Haryani di KPK terkait korupsi KTP-el yang mengatakan diancam oleh anggota DPR agar tidak mengatakan yang sebenarnya menjadi awal pertikaian KPK dan DPR.
Sejak saat itulah para anggota DPR yang disebut Miryam kebakaran jenggot. Komplotan ini kemudian menggagas Pansus dan sejak bergulirnya pansus KPK, kinerja KPK mulai terganggu, padahal ada banyak kasus yang sedang ditangani komisi anti rasuah tersebut, salah satunya penyelesain korupsi KTP-el.
Untuk itu, menurut Irvan, ke depan masyarakat harus memberi perhatian lebih baik lagi untuk bisa menyelamatkan eksistensi KPK.
"Harus ada kesepahaman bersama, mulai dari Presiden dan jajaran menteri, DPR, kepolisian, kejaksaan dan lembaga negara lainnya untuk memiliki visi bersama menyelamatkan dan membangun negara ini, salah satunya dari penyakit korupsi, jadi harus diberantas tuntas," paparnya.
Khusus era pemerintahan saat ini, pihaknya melihat Presiden Jokowi sangat anti KKN dengan demikian jaran pemerintahan pasti pro KPK dalam perseteruan dengan DPR.
Jelas Irvan, jika negara ingin lebih baik, KPK harus diperkuat bukan sebaliknya. KPK harus menjadi partner kerja dari kejaksaan dan Polri dalam sinergitas pemberantasan korupsi.
"Tugas DPR khususnya Komisi III adalah memastikan institusi-institusi ini berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah digariskan dalam UU. Jangan lagi ada rivalitas, perkuat kelembagaan dan bersinergi dalam memberantas korupsi," tukasnya.
[rus]
