. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta telah meminta pembatalan kepada Pemprov DKI atas pembatasan roda dua di ruas jalan protokol Jakarta dengan berbagai macam alasan.
Diantara alasannya adalah, permasalahan transportasi yang belum terintegrasi dengan baik, dan terlihat pembatasan roda dua hanya memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lain.
Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani saat menerima audiensi LSM dari Road Safety Association (RSA) Indonesia, akhir pekan lalu (Jumat, 8/9).
Audiensi itu membicarakan terkait penolakan pembatasan sepeda motor di sejumlah ruas jalan protokol ibukota Jakarta yang sudah banyak menuai kecaman.
"Terlebih juga dengan sejumlah pembangunan yang sangat banyak di sejumlah titik di ibukota, ini menambah kesemrawutan Jakarta," jelas Yani, legislator dari daerah pemilihan Jakarta Selatan, dalam keterangannya sesaat lalu.
Dalam dokumen Pergub 25/2017 di Pasal 7 dan 8 yang dikeluarkan pada 6 Maret 2017 oleh Basuki Tjahja Purnama, pembatasan roda dua bukan hanya di Jalan Sudirman saja, tapi juga Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan.
Sementara itu, RSA Indonesia sebelumnya juga menyampaikan tuntutan dan pernyataan yang terfokus dengan Pergub 195/2014 untuk mencabut dan membatalkan, padahal nyatanya sudah ada Pergub baru 25/2017 yang lebih merugikan para pengendara roda dua.
[rus]
