. Ada kekuatan besar nan super yang dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai akses dengan partai politik untuk melemahkan posisi KPK dalam perannya memberantas korupsi.
Prediksi itu disampaikan Direktur Eksekutif Nasionalis Institute, Andy William Sinaga dalam surat elektroniknya kepada redaksi, Minggu (10/9).
Upaya-upaya melemahkan KPK semakin intens dilakukan. Mulai dari usulan revisi UU KPK, teror kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan, Pansus Angket KPK yang digulirkan DPR, sampai dugaan kriminalisasi pimpinan KPK.
Aroma pelemahan KPK itu pun semakin tercium menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.
Andy berpendapat Presiden Joko Widodo harus komitmen dalam mendukung dan mempertahankan keberadaan KPK, bukan terkesan diam ketika keberadaan KPK diubrak-abrik oleh kekuatan tertentu.
"Ingat, akar dari kemiskinan, ketimpangan dan kesejahteraan di Indonesia karena budaya korupsi masih massif terjadi," ungkapnya.
Jelas Andy, pemberantasan korupsi sejalan dengan nawacita. Jadi sudah merupakan tanggung jawab Presiden dalam menjaga marwah KPK. Pasalnya, sampai saat ini KPK masih bekerja konsisten dalam memberantas korupsi.
"Bapak Presiden dihimbau untuk tidak takut terhadap kekuatan yang super yang berdiri di belakang pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK, apalagi membubarkan KPK," tukasnya.
[rus]
