Berita

Ilustrasi Muslim Rohingya/Net

Dunia

KPAI Kecam Myanmar, Tanam Ranjau Agar Muslim Rohingya Tak Bisa Pulang

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2017 | 10:34 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam langkah Myanmar menanam ranjau di sepanjang perbatasan negara tersebut dengan Bangladesh.

Ranjau yang ditujukan agar Muslim Rohingya tidak kembali ke Myanmar mengakibatkan anak dan keluarganya menjadi korban.

"Seharusnya tempat-tempat rawan yang dilalui anak dan perempuan steril. Kenyataannya jusru anak anak dan perempuan jadi mortir peledakan bom ranjau. Tentu sangat mengerikan," tegas Komisoner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak KPAI, Jasra Putra, (Kamis, 7/8).


Dia menegaskan Pemerintah RI, ASEAN, PBB, aktivis HAM Myanmar harus segera mengingatkan Pemerintah Myanmar akan Konsensus Internasional tentang hak anak-anak dan perempuan.

"Sudah saatnya keterlibatan dunia internasional untuk mengawal para pengungsi untuk aman," ungkapnya.

Pemasangan ranjau tersebut merupakan perbuatan keji dan biadab serta telah melukai rasa kemanusiaan, terutama para pemerhati anak di dunia.

"Dengan kejadian tersebut telah terjadi pelanggaran HAM berat oleh pemerintah Myanmar dengan menanamkan bom ranjau ditempat penyeberangan antar negara," tegasnya.

Untuk itu KPAI mengingatkan bahwa pentingnya memperhatikan anak dan perempuan. Karena mereka yang akan terkena dampak terberat dari konflik berkepanjangan di Myanmar.

"Segera hentikan kekerasan anak dan oerempuan di Myanmar! Pemerintah, ASEAN, PBB diharapkan punya sikap jelas dan tegas terhadap kondisi yang makin buruk ini, dengan mendorong entitas kemanusiaan dan aktifis HAM di Myanmar untuk segera bertindak," tandasnya. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya