Seorang jurnalis yang peduli pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, Dandhy Dwi Laksono, dilaporkan oleh organisasi sayap PDI Perjuangan ke polisi.
Dandhy dilaporkan karena tulisannya yang berjudul "Suu Kyi dan Megawati" di akun Facebook-nya.
Yang melaporkan Dandhy adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur. Para pendukung Megawati Soekarnoputri melaporkan Dandhy karena menganggap artikelnya menyamakan Ketum PDIP itu dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang disorot dunia karena pembiarannya terhadap pembantaian etnis Rohingya.
Laporan disampaikan ke Subdit Cyber Crime Polda Jatim, hari ini, dengan tuduhan bahwa Dandhy melakukan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Megawati.
Ketua DPD Repdem Jatim, Abdi Edison, dikutip dari sejumlah media nasional, menegaskan tidak terima atas opini yang diunggah Dandhy Dwi Laksono di akun Facebooknya pada 3 September 2017 itu, khususnya pada paragraf ke-32 dan paragraf 2 dari bawah.
Di awal tulisan tersebut, Dandhy menyinggung sikap Aung San Suu Kyi, sang peraih Nobel Perdamaian yang tadinya dipuji sebagai pahlawan demokrasi Myanmar tetapi bersikap abai terhadap pembantaian yang terjadi terhadap Rohingya ketika ia sudah berkuasa.
"
Lalu apa hubungannya dengan Megawati? Dalam konteks dan detail yang berbeda, kita juga pernah punya pengalaman di mana ikon pejuang demokrasi yang pernah direpresi Orde Baru (dan puncaknya pada peristiwa 27 Juli 1996) tak selalu dapat diandalkan atau menjadi tumpuan harapan untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan," tulis Dandhy.
Dandhy menyebut, dulunya Mega terkesan sangat mencintai Aceh. Dalam pidato kemenangannya di Lenteng Agung, 29 Juli 1999, Mega berkampanye sambil berurai air mata menyebut rakyat Aceh, sambil berjanji tidak akan membiarkan setetes pun darah tumpah menyentuh Tanah Rencong jika memimpin Indonesia. Namun, justru di zaman Mega-lah terjadi operasi militer besar-besaran di Aceh setelah sebelumnya Presiden Gus Dur melakukan jalan damai dan budaya.
Begitu juga dengan nasib Papua. Di paragraf dua dari bawah, Dandhy menulis, "
Tepat setelah Megawati kembali berkuasa lewat kemenangan PDIP dan terpilihnya Presiden Joko Widodo yang disebutnya sebagai "petugas partai" (sebagaimana Suu Kyi menegaskan kekuasaannya), jumlah penangkapan warga di Papua tembus 1.083 orang, mengalahkan statistik tertinggi di era Presiden SBY (2013) yang berjumlah 548 orang".
[ald]
