Berita

Jaya Suprana

Penanggulangan Tragedi Rohingya Melalui Jalur Kemanusiaan

SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 | 09:02 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

AMANAT penderitaan kaum Rohingya di Myanmar menggaung sampai ke Jakarta. Sebelum berbagai unjuk rasa dan aksi teatrikal memprotes pemerintah Myanmar berlangsung, pada subuh pagi buta Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta Pusat dilempari bom molotov.

Indonesia
Maka Presiden Indonesia Joko Widodo secara khusus menggelar konferensi pers di Istana Merdeka untuk menjelaskan sikap pemerintah Indonesia terhadap tragedi Rohingya. Sejak awal tahun 2017, Indonesia telah mengirim bantuan obat-obatan dan makanan untuk Rohingya di Myanmar sebanyak 10 kontainer. Indonesia juga membangun sekolah di Rakhine untuk Rohingya, dan akan membangun rumah sakit yang sudah sejak dulu direncanakan dimulai Oktober tahun ini.

Indonesia secara khusus telah meluncurkan program bantuan untuk Myanmar yang diberi nama Hummanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO). Program ini mewadahi 11 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) untuk memberikan bantuan jangka panjang dan menengah bagi rakyat Myanmar, khususnya di Rakhine Bantuan senilai 2 juta dolar AS tersebut diberikan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia. Dana HASCO berasal dari donasi masyarakat Indonesia.  

Indonesia secara khusus telah meluncurkan program bantuan untuk Myanmar yang diberi nama Hummanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO). Program ini mewadahi 11 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) untuk memberikan bantuan jangka panjang dan menengah bagi rakyat Myanmar, khususnya di Rakhine Bantuan senilai 2 juta dolar AS tersebut diberikan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia. Dana HASCO berasal dari donasi masyarakat Indonesia.  

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertolak ke Naypyidaw untuk bertemu para pejabat tinggi negeri Myanmar demi berupaya menghentikan kekerasan terhadap Rohingya. Orang pertama yang akan ditemui Menlu Retno di Myanmar adalah Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Selanjutnya, Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang dianggap sebagai satu-satunya orang yang dapat menghentikan pembantaian Rohingya. Sebelumnya Menlu Retno juga telah berbincang dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. PBB menyatakan dukungan penuh kepada Indonesia yang ingin sekuat tenaga menyelesaikan krisis Rohingya.

Kemanusiaan
Misi yang diemban Menlu Retno memang berat bahkan terkesan Mission Impossible akibat skala dan dimensi problematika yang dihadapi memang luar biasa kompleks terkait aspek etnis, sosial, ekonomi, agama bahkan politik bukan internal Myanmar saja namun juga merambah sampai ke negara-negara yang menjadi tujuan pengungsian kaum Rohingnya. Ibarat benang ruwet maka masalah Myanmar memang tidak bisa diselesaikan dengan pencarian apalagi penetapan siapa yang salah dan siapa yang benar.

Perdebatan melalui jalur SARA jelas rawan menghadapi jalan buntu. Apalagi jika polemik merambah masuk ke ranah agama yang diperparah dengan kepentingan politik kekuasaan . Maka kebijakan pendekatan yang telah dirintis oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan ditalaksanakan oleh Menlu Retno Marsudi sudah berada di jalur dan arah yang tepat dan benar. Indonesia tidak melibatkan diri ke polemik SARA, sosial, ekonomi, agama , politik namun murni berupaya menempuh jalur kemanusiaan bukan dengan sekadar retorika namun dengan tindakan langkah nyata memberikan bantuan kemanusiaan.

Insya Allah, melalui jalur kemanusiaan, bangsa Indonesia mampu menyentuh lubuk sanubari kemanusiaan bangsa Myanmar untuk berkenan menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesama manusia di kawasan Rakhine terhadap minoritas masyarakat Rohingnya yang pada hakikatnya merupakan sesama manusia sama dengan minoritas masyarakat Myanmar. [***]

Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya