Berita

Politik

Tarik Dubes Indonesia Dan Usir Dubes Myanmar

SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 | 02:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan di negara bagian Rakhine, Myanmar berwujud pembantaian dan pengusiran etnis Rohingya yang dilakukan militer Myanmar dan kelompok radikal Buddha tidak bisa di tolerir lagi.

Demikian ditegaskan Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AMMDI) Ton Abdillah Has dalam keterangan tertulis, Selasa (5/9).

Menurutnya, bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan, sebagaimana dasar negara Pancasila, perlu bergerak menyatakan solidaritas dan menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar.


"Umat Islam Indonesia yang memandang warga muslim Rohingya sebagai saudara, niscaya menunjukkan pembelaan dan uluran bantuan," ujar Ton Abdillah Has.

AMMDI yang tergabung dalam Solidaritas Islam Indonesia untuk Rohingya menyerukan seluruh pelajar, mahasiswa dan pemuda Islam Indonesia untuk turun aksi dalam "aksi moral dukung Rohingya" pada 7 September 2017, pukul 10.00 WIB sampai selesai, di depan Kedubes Myanmar, Jakarta, dengan estimasi 5 ribu orang.

Solidaritas Islam Indonesia untuk Rohingya merupakan gabungan dari Presidium Mahasiswa Bela Rakyat (PMBR); Gerakakan Nasional-Umat Selamatkan Indonesia (GN-USI); AMMDI; Satuan Jakarta Muda (SJM); PN-BEM SETANAH AIR, Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ); Aktivis 212 Indonesia; dan Presidium Tamasya Al-Maidah.

Ton Abdillah Has menambahkan, berikut tuntutan Solidaritas Islam Indonesia untuk Rohingya pada aksi nanti:

Pertama, mengutuk keras perlakuan biadap pemerintah dan militer Myanmar terhadap etnis muslim Rohingya dan menyerukan penghentian kekerasan segera.

Kedua, meminta pemerintah Indonesia untuk menarik Dubes Indonesia di Myanmar dan mengusir Dubes Myanmar di Indonesia, serta memperingatkan kepada negara-negara yang mendukung rezim Myanmar seperti Tiongkok.

Ketiga, mendesak pemerintah Indonesia menggalang aksi unilateral melalui ASEAN, OKI, PBB dan lain-lain untuk penyelesaian menyeluruh kasus Rohingya, khususnya pada upaya penghentian kekerasan dan penanganan pengungsi.

Keempat, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan doa dan melakukan aksi penggalangan bantuan bagi korban kekerasan dan pengungsian Rohingya.

Kelima, menyangkal dengan keras pernyataan Forum Budha Indonesia yang menyatakan bahwa krisis Rohingya tidak ada kaitannya dengan agama dan etnis tertentu. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya