Pengurus Pusat IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie) mengutuk keras peristiwa genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Menurut mereka, tragedi kemanusiaan tersebut tidak cukup ditanggapi pernyataan sikap melainkan aksi nyata.
Ketua Umum IABIE, Bimo Sasongko, juga menegaskan, perlu tindakan keras terhadap rezim dan siapapun pihak yang terlibat tindakan biadab berkategori kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut.
Menurutnya, bangsa Indonesia harus buktikan bahwa sejatinya nasionalisme Indonesia adalah perikemanusiaan. Ia mengutip Presiden RI pertama, Soekarno, dan para pendiri bangsa lainnya, bahwa hakikat nasionalisme Indonesia bukan mencari gebyarnya atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi harus mencari selamatnya manusia di seantero dunia.
"Saatnya bangsa Indonesia buktikan bahwa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang merupakan sila kedua Pancasila sebagai Dasar Negara benar-benar telah dihayati oleh segenap bangsa. Sila Pancasila yang telah dikagumi dunia sejak lama dan telah menjadi nilai universal itu saatnya dibuktikan untuk menolong etnis Rohingya," kata Bimo dalam keterangan persnya.
IABIE mencatat bahwa kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya di Arakan, Myanmar, masih terus terjadi. Tercatat, enam ribu orang telah tewas. Menurut PBB, etnis Rohingya yang berjumlah sekitar 800 ribu orang, dari total populasi 75 juta jiwa, merupakan salah satu minoritas paling tertindas di muka bumi saat ini.
Sebagai negara Pancasila dan atas dasar kemanusiaan, sudah seharusnya pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah konkret untuk memberi solusi konkret dan penyelesaian mendasar terhadap masalah yang dihadapi etnis Rohingya. Itu sesuai dengan politik aktif luar negeri Indonesia, ikut serta dalam ketertiban dunia dan mempunyai semangat anti penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Selain mendesak pemerintah Indonesia dan dunia internasional untuk memberi sanksi politik dan ekonomi kepada pemerintah Myanmar, IABIE juga mendesak pemerintah RI membekukan hubungan diplomatik sementara hingga situasi perdamaian dan kondusif terwujud bagi masyarakat Rohingnya. Dalam hal ini, Presiden Jokowi agar segera mengambil langkah-langkah strategis dan menjadi inisiator di Asia Tenggara dan PBB untuk menghentikan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.
"Pemerintah RI hendaknya lebih proaktif membantu para pengungsi dan menyediakan lagi sebuah pulau atau kawasan khusus untuk menampung para pengungsi Rohingya yang kini masih terombang ambing penuh ketidakpastian," serunya.
IABIE meminta kepada komite hadiah Nobel untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian yang pernah disematkan kepada salah pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, karena ia membiarkan tragedi kemanusiaan Rohingya terus terjadi.
[ald]
