GP Ansor memandang, tragedi kemanusiaan terhadap etnis rohingya merupakan konflik geopolitik, khususnya pertarungan kuasa dan kekuasaan (yang tak seimbang) di daerah Arakan - Rakhine, yang dihuni mayoritas etnis rohingya.
Diduga kuat konflik itu didasarkan pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya, khususnya minyak dan gas, khususnya di wilayah-wilayah sekitar.
Data yang diperoleh GP Ansor menyebutkan bahwa pipa gas yang mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 193,6 juta kubik kaki per hari) dan pipa minyak (mulai beroperasi 1 Desember 2013 dengan kapasitas 400 ribu barrel per hari) dari Kyauk Phyu ke perbatasan China sepanjang 803 km dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 50,9 persen CNPC (China), 25,04 persen Daewoo International (Korea), 8,35 persen ONGC (India), 7,37 persen Moge (Myanmar), 4,17 persen Gail (India) dan 4,17 persen investor-investor swasta lainnya.
Sedangkan pipa gas dengan kapasitas 105,6 juta kaki kubik per hari dari Shwe ke Kyauk Phyu sepanjang 110 km dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 51 persen Daewoo International (Korea), 17 persen ONGC (India), 15 persen Moge (Myanmar), 8,5 persen Gail (India) dan 8,5 Kogas (Korea).
Blok-blok minyak dan gas di Semenanjung Rakhine di mana Daewoo International (Korea), ONGC (India), Moge (Myanmar), GAIL (India), Kogas (Korea), Woodside Petroleum (Australia), CNPC (China), Shell (Belanda/Inggris), Petronas (Malaysia), Moeco (Jepang), Statoil (Norweigia), Ophir Energy (Inggris), Parami Energy (Myanmar), Chevron (Amerika Serikat), Royal Marine Engineering (Myanmar), Myanmar Petroleum Resources (Myanmar), Total (Prancis), PTTEP (Thailand) dan Petronas Carigali (Malaysia) beroperasi dan berproduksi dilaporkan memiliki cadangan terbukti sebesar 7,836 triliun kaki kubik gas dan 1,379 milyar barel minyak. Beberapa blok di antaranya berproduksi sejak 2013, ditawarkan tahun ini sebagai temuan baru. Beberapa blok lainnya jatuh tempo kontraknya tahun 2017 ini.
Sementara blok-blok minyak dan gas di daratan Arakan di mana North Petro-Chem Corp (China), Gold Petrol (Myanmar), Interra Resources (Singapura), Geopetrol (Prancis), Petronas Carigali (Malaysia), Petroleum Brunei (Brunei), IGE Ltd. (Inggris), EPI Holdings (Hongkong/China), Aye Myint Khaing (Mynmar), PTTEP (Thailand), Moeco (Jepang), Palang Sophon (Thailand), WIN Resources (Amerika Serikat), Bashneft (Russia), A1 Construction (Myanmar), Smart Technical Services (Myanmar), Myanmar Petroleum Resources (Myanmar) dan ONGC (India) beroperasi dan berproduksi, dilaporkan memiliki cadangan terbukti sebesar 1,744 triliun kaki kubik gas dan 1,569 miliar barel minyak, yang beberapa blok di antaranya jatuh tempo kontraknya juga pada tahun 2017 ini.
"GP Ansor juga mempelajari konflik geopolitik yang sangat berdarah di daerah-daerah kaya sumber daya alam khususnya minyak dan gas atau kutukan sumber daya bukan fenomena khas Myanmar, dan bukan hanya menimpa etnis rohingya, tapi juga terjadi di belahan bumi yang lain, di mana untuk menutup operasi apropriasi kapital dan sumber daya secara menjijikkan operator-operator di lapangan membungkus dan/atau menutupnya dengan konflik antar etnis, antar agama, antar kelompok masyarakat," urai Wakil Sekjen GP Ansor, Dr. Mahmud Syaltout melalui siaran pers di Jakarta, Senin (4/9).
Tujuannya agar akar maupun persoalan sebenarnya menjadi kabur dan tersamar.
GP Ansor, lanjut Mahmud, juga membaca bahwa muslim dari etnis rohingya yang tinggal di daerah Arakan - Rakhine memang menjadi sasaran khusus dengan operasi terselubung (
covered operation) apropriasi kapital dan sumber daya yang secara biadab dan terencana menyasar praktik dan simbol agama serta membenturkan antar umat beragama termasuk di dalamnya dengan melakukan pembakaran Alquran, pemerkosaan di masjid, mempersenjatai dan memprovokasi warga Rakhine untuk juga melakukan persekusi terhadap minoritas rohingya.
GP Ansor mencermati bahwa tragedi kemanusiaan terhadap muslim etnis Rohingya karena situasi di mana pemeluk agama mayoritas yang sebenarnya moderat memilih diam dan bukan melawan saat terjadi persekusi terhadap kaum minoritas,
"Aung San Sukyi, sang penerima Nobel Perdamaian, hanyalah contoh paling memuakkan dari diamnya mayoritas," sebut Mahmud.
GP Ansor menyadari bahwa penyelesaian kasus Rohingya akan menjadi sulit, terlebih melihat banyaknya pihak, negara dan korporasi yang berkepentingan terhadap penguasaan aset, kapital maupun sumber daya di daerah-daerah di mana etnis Rohingya sebelumnya dan/atau saat ini tinggal. Pun demikian bagi ASEAN mengingat selain Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei juga memiliki perusahaan nasional yang beroperasi dan berproduksi di daerah konflik geopolitik tersebut.
Hemat dia, pemerintah Indonesia untuk lebih aktif bersuara dan cenderung memimpin aliansi mitra dialog dan diplomasi hak asasi manusia. Hal ini mengingat posisi Indonesia yang cenderung netral dari kepentingan geopolitik di wilayah tersebut, negara terbesar di kawasan ASEAN, dan secara tegas dalam konstitusi negara menghendaki agar penindasan di muka bumi harus dihapuskan.
"GP Ansor juga mengajak organisasi kepemudaan dan masyarakat Indonesia lainnya, untuk melakukan aksi solidaritas kemanusiaan dan misi bantuan kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita etnis Rohingya, serta melakukan secara lebih aktif lagi people-to-people diplomacy di kawasan, dengan tentu saja dengan kesadaran agar konflik geopolitik di Myanmar itu tidak diimpor ke negeri kita," imbaunya.
GP Ansor pun menyarankan agar melaksanakan salat goib bagi para korban yang tewas, mengirimkan doa khusus sekaligus membaca Hizb Nasr agar para korban yang tewas mendapat ketenangan, para korban terluka ringan maupun berat segera mendapatkan kesembuhan, apara korban yang hilang bisa diketemukan dalam keadaan hidup dan sehat, agar para korban yang mengungsi mendapatkan keamanan dan perlindungan, dan perdamaian abadi bisa kembali hadir di negeri Myanmar sehingga para pengungsi dapat pulang ke tanah mereka dengan jaminan keamanan dan perlindungan.
[wid]
