KBI: Myanmar Tak Pantas Lagi Mengklaim Sebagai Negara Buddhis

Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) wadah bagi Sangha Agung Indonesia (Sagin) dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) mengutuk kekerasan yang kembali terjadi di Rakhine, Myanmar.  

Ketua Dewan Pengawa KBI, Sudhamek AWS menyebut satuan keamanan Myanmar telah bertindak biadab dan pengecut.

"Bagaimana mungkin pasukan bersenjata lengkap beraninya hanya dengan wanita, anak–anak bahkan bayi. Myanmar tidak pantas lagi mengklaim sebagai negara Buddhis. Perbuatan biadab dan pengecut itu akan memetik karma yang sangat berat (Garukha) sehingga mereka akan terlahir di neraka yang paling jahanam (Avicci)," ujar Sudhamek dalam pertemuan majelis-majelis agama Buddha di Jakarta Selatan, pekan lalu.

Demi mendukung agar konflik dan kekerasan terhadap minoritas etnis Rohingya dapat segera diakhiri, KBI mengimbau agar semua umat Buddha di Indonesia untuk turut bahu-membahu dengan segenap komponen masyarakat dan komunitas lintas agama di tiap daerah untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat rohingya yang kini mengalami penderitaan luar biasa.  

KBI Mendorong pemerintah agar turut aktif memfasilitasi perdamaian di Myanmar melalui forum ASEAN dan PBB.

"KBI tidak mendukung segala tindak kekerasan atas nama agama apapun dan di manapun," tegas Sudhamek.  

Dijelaskan, KBI sebagai komponen agama Buddha Indonesia sejak dahulu hingga sekarang telah mempraktikkan hidup bersama dalam keanekaragaman sebagaimana yang dijadikan semboyan persatuan bangsa: Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa.

Menurut Sudhamek, perbuatan jahanam dan pengecut yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar lebih dari pantas untuk dihukum sebagai kejahatan internasional atas kemanusiaan.  

"KBI mengharapkan melalui pernyataan sikap ini dapat menjadi suatu dorongan bagi segenap jajaran KBI untuk terus mendukung segala upaya luhur dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara–saudara kita, rohingya, guna meringankan penderitaan korban," ujar Sudhamek, mengakhiri.[wid]