Berita

Pengungsi Rohingya/net

Politik

PEMBANTAIAN ROHINGYA

Mendesak, Indonesia Gagas Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN

SABTU, 02 SEPTEMBER 2017 | 06:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Peran militer Myanmar dalam pembantaian dan pengusiran etnis Rohingya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime againts humanity.

Apalagi, keterlibatan militer itu diketahui pula oleh pemerintah Myanmar. Kejahatan terhadap kemanusiaan terlihat sangat sistematis yang semestinya segera mendapatkan perhatian dari Komisi Tinggi HAM PBB.

"Sayangnya, komisi tinggi HAM pun sampai sekarang belum bersikap sama sekali terhadap tragedi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum radikal Buddha yang didukung oleh militer Myanmar," kata salah satu Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia, Mahmuddin Muslim, dalam keterangan persnya.


Dia mendesak pemerintah Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia, segera mengambil langkah-langkah diplomasi dan politik internasional guna menghentikan pemberangusan etnis Rohingya oleh kaum radikal Buddha dan militer Myanmar. Indonesia bisa memulai dari membangun komitmen dan solidaritas negara-negara anggota ASEAN.

"Tentu saja, langkah yang dilakukan harus lebih konkret daripada sekadar pernyataan mengecam. Dengan inisiatif Indonesia, bisa saja segera dilakukan pertemuan tingkat tinggi ASEAN dengan agenda tunggal 'Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar'," ujarnya.

Dia mengatakan, pengaruh Indonesia pada tingkat ASEAN sampai saat ini masih dihormati dan diperhitungkan. Pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN itu, pemerintah Indonesia bisa mendorong negara-negara ASEAN untuk meminta Myanmar menghentikan kekejaman mereka pada etnis muslim Rohingya.

"Atau lebih jauh, jika Myanmar bergeming, Indonesia bisa mendorong ASEAN mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan," tambahnya. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya