Berita

Pengungsi Rohingya/net

Politik

PEMBANTAIAN ROHINGYA

Mendesak, Indonesia Gagas Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN

SABTU, 02 SEPTEMBER 2017 | 06:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Peran militer Myanmar dalam pembantaian dan pengusiran etnis Rohingya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime againts humanity.

Apalagi, keterlibatan militer itu diketahui pula oleh pemerintah Myanmar. Kejahatan terhadap kemanusiaan terlihat sangat sistematis yang semestinya segera mendapatkan perhatian dari Komisi Tinggi HAM PBB.

"Sayangnya, komisi tinggi HAM pun sampai sekarang belum bersikap sama sekali terhadap tragedi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum radikal Buddha yang didukung oleh militer Myanmar," kata salah satu Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia, Mahmuddin Muslim, dalam keterangan persnya.


Dia mendesak pemerintah Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia, segera mengambil langkah-langkah diplomasi dan politik internasional guna menghentikan pemberangusan etnis Rohingya oleh kaum radikal Buddha dan militer Myanmar. Indonesia bisa memulai dari membangun komitmen dan solidaritas negara-negara anggota ASEAN.

"Tentu saja, langkah yang dilakukan harus lebih konkret daripada sekadar pernyataan mengecam. Dengan inisiatif Indonesia, bisa saja segera dilakukan pertemuan tingkat tinggi ASEAN dengan agenda tunggal 'Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar'," ujarnya.

Dia mengatakan, pengaruh Indonesia pada tingkat ASEAN sampai saat ini masih dihormati dan diperhitungkan. Pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN itu, pemerintah Indonesia bisa mendorong negara-negara ASEAN untuk meminta Myanmar menghentikan kekejaman mereka pada etnis muslim Rohingya.

"Atau lebih jauh, jika Myanmar bergeming, Indonesia bisa mendorong ASEAN mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan," tambahnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya