Berita

Pengungsi Rohingya/net

Politik

PP Nasyiatul Aisyiah: Pemerintah Harus Segera Beri Saksi Tegas Untuk Myanmar

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2017 | 19:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (NA) mengutuk keras kejahatan kemanusiaan dan tidak beradab oleh pemerintah dan masyarakat Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Mengutuk keras atas dasar pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun kejadian pembunuhan masal terhadap etnis Rohingya," kata Ketua Umum PP NA, Siti Noordjannah Djohantini melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Jumat (1/9).

Menurut Siti, sebagian korban pembunuhan masal ini adalah kaum perempuan dan anak yang tidak berdosa. Kegiatan ini sangat tidak bisa ditolerir.


"Bahwa membunuh 1 orang anak saja sama dengan membunuh generasi apalagi korban anak yg demikian banyak," kata Siti.

Untuk itu, PP NA mendesak pemerintah Indonesia segera bertindak secara diplomatis dan kemanusiaan agar tidak semakin banyak korban berjatuhan lagi.

"Termasuk untuk segera memberikan sangsi diplomatis terhadap kedutaan besar Myanmar di Indonesia. Dan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menampung dan melindungi pengungsi Rohingya yang mencari tempat perlindungan," tegas Siti.

PP NA juga menyerukan kepada pemimpin negara negara Islam yg tergabung dalam OKI ataupun di luar itu sesuai konsorsiumnya untuk bersatu membantu pengungsi Rohingya dan korban yang masih ada di Myanmar dan juga secara diplomatis untuk memberikan dukungan sanksi hukum dunia kepada Myanmar.

"Mengajak seluruh elemen umat Islam untuk selalu mendoakan muslim Rohingya dan membantu dalam bentuk apapun sebagai bentuk kepedulian sesama Muslim," demikian Siti.[san]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

Hindari Work From Home Jumat dan Senin

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:13

Permainan Kubu Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Makin Ngawur

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:11

Prabowo Perintahkan Bahlil Cari Sumber Pendapatan Sektor Mineral

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:37

RS Jiwa Dipenuhi Pecandu Game Online dan Judol

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:14

Buntut Penangguhan Yaqut, Kasus Kuota Haji Bisa Berlarut-larut

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:01

Tiket Taman Margasatwa Ragunan Tetap Dipatok Rp4 Ribu

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:28

Prabowo Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:19

Pelanggaran Personel BAIS TNI Tidak Berdiri Sendiri

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:05

Satgas PRR Percepat Penyelesaian Hunian Tersisa

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:25

MBG cuma 5 Hari Potensi Hemat Rp40 Triliun per Tahun

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:22

Selengkapnya