Berita

Pengungsi Rohingya/net

Politik

PP Nasyiatul Aisyiah: Pemerintah Harus Segera Beri Saksi Tegas Untuk Myanmar

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2017 | 19:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (NA) mengutuk keras kejahatan kemanusiaan dan tidak beradab oleh pemerintah dan masyarakat Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Mengutuk keras atas dasar pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun kejadian pembunuhan masal terhadap etnis Rohingya," kata Ketua Umum PP NA, Siti Noordjannah Djohantini melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Jumat (1/9).

Menurut Siti, sebagian korban pembunuhan masal ini adalah kaum perempuan dan anak yang tidak berdosa. Kegiatan ini sangat tidak bisa ditolerir.


"Bahwa membunuh 1 orang anak saja sama dengan membunuh generasi apalagi korban anak yg demikian banyak," kata Siti.

Untuk itu, PP NA mendesak pemerintah Indonesia segera bertindak secara diplomatis dan kemanusiaan agar tidak semakin banyak korban berjatuhan lagi.

"Termasuk untuk segera memberikan sangsi diplomatis terhadap kedutaan besar Myanmar di Indonesia. Dan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menampung dan melindungi pengungsi Rohingya yang mencari tempat perlindungan," tegas Siti.

PP NA juga menyerukan kepada pemimpin negara negara Islam yg tergabung dalam OKI ataupun di luar itu sesuai konsorsiumnya untuk bersatu membantu pengungsi Rohingya dan korban yang masih ada di Myanmar dan juga secara diplomatis untuk memberikan dukungan sanksi hukum dunia kepada Myanmar.

"Mengajak seluruh elemen umat Islam untuk selalu mendoakan muslim Rohingya dan membantu dalam bentuk apapun sebagai bentuk kepedulian sesama Muslim," demikian Siti.[san]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya